JAKARTA | Priangan.com – Selain pada masa perjuangan, Indonesia juga pernah mengalami masa-masa kelam pasca perjuangan, salah satunya adalah kerusuhan besar yang terjadi pada Mei 1998. Peristiwa ini menjadi titik balik sejarah yang menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru setelah lebih dari tiga dekade berkuasa. Kerusuhan bermula dari krisis ekonomi yang menekan sejak 1997, ditambah kekecewaan masyarakat terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dianggap semakin merusak kehidupan bangsa.
Situasi memanas setelah penembakan terhadap empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta pada 12 Mei 1998. Tragedi itu memicu amarah publik dan menyulut kerusuhan massal di berbagai kota besar. Jakarta menjadi pusat kerusuhan terparah dengan ribuan massa yang turun ke jalan. Penjarahan, pembakaran, dan kekerasan meluas, meninggalkan kerugian besar dan korban jiwa yang mencapai ratusan orang.
Selain di ibu kota, kerusuhan juga merambat ke Medan, Surakarta, Surabaya, hingga Palembang. Di berbagai tempat, warga keturunan Tionghoa menjadi kelompok yang paling rentan menjadi sasaran. Laporan resmi menunjukkan adanya tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual, yang menambah luka mendalam bagi korban. Tim Gabungan Pencari Fakta mencatat adanya indikasi perencanaan dalam sebagian aksi kekerasan tersebut.
Gelombang demonstrasi mahasiswa yang sudah berlangsung sejak awal tahun semakin mendapat dukungan luas. Tuntutan mereka mencakup penurunan harga kebutuhan pokok, penghentian praktik korupsi, serta reformasi politik. Aparat keamanan yang dikerahkan gagal meredam gejolak, bahkan mendapat kritik karena dinilai melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Puncaknya, pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Langkah itu menjadi jawaban atas desakan kuat dari rakyat yang menuntut perubahan. Wakil Presiden B.J. Habibie kemudian dilantik sebagai presiden, membuka jalan bagi lahirnya era Reformasi.
Kerusuhan Mei 1998 meninggalkan catatan penting bagi perjalanan bangsa. Selain menjadi pintu masuk bagi demokratisasi dan kebebasan politik, peristiwa ini juga menyisakan luka yang belum sepenuhnya terobati. Keluarga korban masih menunggu penyelesaian kasus pelanggaran HAM. (wrd)
