TASIKMALAYA | Priangan.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah tragedi keracunan massal di Rajapolah yang menimpa lebih dari 400 siswa, kini belasan murid SD di Kecamatan Cikalong dilaporkan mengalami gejala mual, pusing, muntah, hingga diare setelah mengonsumsi paket makanan MBG.
Kejadian ini menambah catatan kelam pelaksanaan program yang sejatinya ditujukan untuk meningkatkan gizi anak sekolah.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Tasikmalaya, Ato Rinanto, menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini. Ia menilai kasus tersebut merupakan alarm keras bagi pemerintah sekaligus pengingat bahwa keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama.
“Ini bukan sekadar soal bantuan. Ini soal keselamatan anak-anak. Kami mendorong masyarakat untuk tetap kritis, jangan takut melapor, bahkan berani menolak jika ada indikasi bahaya,” tegas Ato saat diwawancarai Sabtu (20/9/2025).
Menurut Ato, kasus keracunan di Cikalong adalah yang kedua di Tasikmalaya dalam kurun waktu lima bulan terakhir. Ia juga menyoroti bahwa Jawa Barat memiliki angka kejadian keracunan makanan sekolah yang cukup tinggi dan sangat mengkhawatirkan. “Ini bukan kejadian tunggal. Jawa Barat punya angka yang mencemaskan. Program MBG memang strategis, tapi tanpa pengawasan ketat justru bisa menjadi bumerang bagi anak-anak,” ujarnya.
Hingga kini, jumlah pasti korban keracunan di Cikalong masih dalam proses pendataan. Tim investigasi gabungan telah diterjunkan untuk menelusuri penyebab insiden serta memeriksa rantai distribusi makanan. Ato menegaskan bahwa jika ditemukan pelanggaran serius, maka jalur hukum harus ditempuh tanpa kompromi.
“Kalau pelanggarannya terbukti tinggi, proses hukum wajib ditempuh. Ini soal tanggung jawab negara terhadap perlindungan anak,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan agar sekolah dan penyedia makanan tidak menutup-nutupi fakta terkait kasus ini. Transparansi dan koordinasi lintas lembaga menurutnya sangat penting untuk mencegah tragedi serupa terulang kembali.
“Kesehatan anak tidak bisa ditawar. Semua pihak harus terlibat aktif, bukan hanya mendukung program, tapi juga mengawasi ketat pelaksanaannya,” pungkas. (yna)
