TASIKMALAYA | Priangan.com – Anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, memberikan tanggapannya terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kewajiban pemerintah menjamin pendidikan gratis di jenjang SD dan SMP, termasuk di sekolah swasta.
Ia menilai kebijakan tersebut memiliki semangat yang baik, namun menekankan bahwa pelaksanaannya membutuhkan kesiapan fiskal dan dukungan kebijakan yang matang, khususnya dari pemerintah daerah.
Menurut Kepler, latar belakang munculnya keputusan MK tidak terlepas dari kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Pendidikan gratis dianggap sebagai solusi pemerataan akses pendidikan.
Namun, ia mengingatkan bahwa sekolah swasta memiliki sistem pengelolaan yang mandiri dan bergantung pada pembiayaan internal untuk menjaga kualitas layanan pendidikan.
“Sekolah swasta memiliki manajemen dan sistem mutu tersendiri. Jika konsep gratis diberlakukan tanpa kompensasi anggaran dari pemerintah, tentu ini akan menimbulkan beban berat, terutama terhadap kesejahteraan tenaga pengajar,” ujarnya.
Kepler menekankan bahwa konsekuensi dari kebijakan ini adalah perlunya pemerintah daerah menyiapkan anggaran khusus untuk mendukung operasional sekolah swasta.
Ia menyoroti bahwa tanpa dukungan fiskal yang jelas, kebijakan ini bisa justru merugikan sekolah swasta yang selama ini menjadi alternatif penting dalam sistem pendidikan.
Lebih lanjut, Kepler juga mengingatkan bahwa banyak sekolah negeri di Kota Tasikmalaya sendiri masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana. Masih banyak ruang kelas yang tidak layak digunakan, dan fasilitas pendukung pendidikan belum merata. Dalam kondisi demikian, menurutnya, wacana memperluas subsidi ke sekolah swasta perlu dibarengi evaluasi menyeluruh atas kemampuan keuangan daerah.
“Sekarang kita bicara soal daya dukung keuangan daerah. Pemerintah tidak hanya harus memikirkan insentif untuk guru di sekolah swasta, tapi juga harus siap ketika program seperti sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo dijalankan. Ini membutuhkan pola perencanaan dan pembiayaan yang jelas,” tuturnya.
Ia berharap kebijakan pendidikan gratis ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, agar keadilan pendidikan dapat terwujud tanpa mengorbankan kualitas dan keberlangsungan sekolah swasta. (yna)
