TASIKMALAYA | Priangan.com — Pemerintah Kota Tasikmalaya terpaksa menekan pedal rem dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Pasalnya, dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat tahun ini dipotong cukup besar, mencapai Rp219 miliar dari total semula Rp900 miliar.
“Sekarang TKD kita jadi sekitar Rp600 miliar lebih. Jadi ada pemotongan 219 miliar. Karena cukup signifikan, kita harus sesuaikan seluruh kegiatan,” ujar Sekda Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, usai menghadiri rapat di DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (7/10/2025).
Asep mengatakan, dengan kondisi tersebut, Pemkot kini melakukan penyesuaian di hampir semua sektor. Belanja operasional seperti makan-minum, perjalanan dinas, pemeliharaan kendaraan, hingga biaya transportasi dan BBM pun ikut dipangkas. “Semuanya kita sesuaikan. Bukan hanya kegiatan besar, hal-hal kecil pun harus kita hemat,” katanya.
Meski demikian, Asep masih menyebut pemotongan TKD ini dalam kategori wajar. Sebab, dibandingkan daerah lain di Jawa Barat, angka pengurangan yang dialami Tasikmalaya masih relatif kecil.
“Kita masih bersyukur, karena ada kabupaten dan kota lain yang sampai dipotong hampir Rp970 miliar,” ucapnya.
Ia menjelaskan, kebijakan pemotongan TKD tersebut merupakan hasil penilaian pemerintah pusat, dan daerah tidak diberi penjelasan detail mengenai dasar perhitungannya.
“Kalau itu dari pusat, kita tidak tahu seperti apa penilaiannya. Yang pasti kita berkurang sekitar delapan belas persen lebih,” tuturnya.
Untuk mengantisipasi dampaknya, Pemkot Tasikmalaya kini tengah berkoordinasi dengan DPRD agar rencana kegiatan bisa disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang baru.
“Kita sudah sampaikan ke pimpinan Badan Anggaran DPRD untuk membahas ulang arah belanja. Prosesnya sedang berjalan,” kata Asep.
Ia menambahkan, kebijakan efisiensi tersebut juga menjadi kesepakatan bersama seluruh kepala daerah di Jawa Barat yang mengalami nasib serupa.
“Kita sudah sepakat dengan gubernur dan semua kepala daerah di Jabar untuk melakukan penyesuaian seperti ini,” ujarnya.
Dengan berkurangnya hampir seperlima dari dana transfer, Asep memastikan pemerintah akan lebih selektif dalam menggunakan anggaran. Kegiatan yang bersifat prioritas, terutama pelayanan publik, akan diutamakan, sementara kegiatan seremonial atau non-urgensi kemungkinan besar dikurangi.
“Yang penting kegiatan tetap jalan, tapi dengan cara yang lebih hemat,” tutupnya. (yna)
