JAKARTA | Priangan.com – Ada banyak momen bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Salah satunya terjadi dalam sidang ketiga Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang digelar beberapa hari kemudian. Sidang itu menghasilkan sejumlah keputusan penting yang menjadi pijakan awal dalam pembentukan kehidupan politik dan pemerintahan negara baru.

Keputusan pertama adalah pembentukan kembali Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dipimpin oleh Ir. Soekarno. Partai ini diharapkan dapat menjadi wadah politik untuk menghimpun kekuatan nasionalisme sekaligus sarana pemersatu berbagai elemen masyarakat. Penunjukan Soekarno sebagai ketua menegaskan kesinambungan dengan partai yang pernah ia dirikan sebelum masa pendudukan.

Selain itu, sidang PPKI juga menetapkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Lembaga ini berfungsi membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan hingga terbentuknya parlemen yang lebih lengkap. Kehadiran KNIP dipandang penting untuk memberi landasan awal sistem perwakilan rakyat dalam struktur negara yang baru berdiri.

Keputusan lain yang dihasilkan adalah pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Organisasi ini dirancang untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah situasi pasca-kemerdekaan yang masih rawan. Anggotanya berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pemuda, bekas anggota PETA dan Heiho, hingga mantan prajurit KNIL. Pembentukan BKR dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kesan pembentukan angkatan bersenjata resmi pada saat itu.

Ketiga keputusan PPKI tersebut menjadi tonggak awal perjalanan Indonesia merdeka. Pembentukan kembali PNI menandai lahirnya wadah politik nasional, KNIP menjadi dasar perwakilan rakyat, sementara BKR menjadi langkah awal pembentukan organisasi keamanan. Dalam perkembangannya, gagasan PNI sebagai partai tunggal tidak bertahan lama. Aspirasi dari masyarakat mendorong lahirnya partai-partai lain, sehingga sistem politik Indonesia bergerak ke arah yang lebih plural. (wrd)