TASIKMALAYA | Priangan.com – Gelombang kekecewaan menyeruak dari kalangan guru dan tenaga kependidikan honorer Kabupaten Tasikmalaya. Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan (FHGTK) menyayangkan terbitnya kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang dinilai jauh dari prinsip keadilan.

Ketua FHGTK Kabupaten Tasikmalaya, Dadang, menilai aturan baru yang diumumkan melalui surat edaran Bupati itu hanya memberikan “label ASN” tanpa diiringi perbaikan nasib. Dalam aturan tersebut, besaran gaji PPPK Paruh Waktu dibebankan pada kemampuan anggaran masing-masing instansi—dengan nominal sama seperti ketika masih berstatus honorer.

“Artinya, gaji yang diterima akan berbeda-beda, tergantung tebal-tipisnya kas instansi. Padahal mereka sama-sama bekerja di wilayah Tasikmalaya,” ujar Dadang, Rabu (13/8/2025).

Tak hanya itu, surat edaran juga memuat klausul yang mengikat calon PPPK Paruh Waktu untuk tidak menuntut keseragaman upah, tidak menuntut kenaikan gaji, dan tidak meminta diangkat menjadi PNS atau PPPK penuh waktu.

Bagi Dadang, ketentuan ini terkesan sekadar “jalan pintas” untuk memenuhi amanat undang-undang soal pendataan Non-ASN di Badan Kepegawaian Negara (BKN), tanpa langkah nyata memperbaiki kesejahteraan.

“Memberikan status ASN tanpa keadilan pengupahan ibarat mengakui setengah hati. Kami bukan menolak, tapi kami menuntut keadilan. ASN itu satu derajat, tidak dibedakan oleh kemampuan kas instansi,” tegasnya.

FHGTK mendesak Pemkab Tasikmalaya memberi penjelasan terbuka kepada publik terkait alasan di balik kebijakan ini. Dadang juga mendorong DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasan dan membela hak tenaga honorer.

“Jangan sampai kebijakan ini menjadi bukti bahwa suara rakyat hanya dipakai ketika perlu, lalu dilupakan. Guru dan tenaga kependidikan adalah investasi masa depan daerah. Mengabaikan mereka sama saja mengabaikan masa depan generasi penerus,” pungkasnya. (yna)