TASIKMALAYA | Priangan.com – Forum Tasikmalaya Bersatu (Fortabes) kembali bersuara keras terkait kebijakan cut off anggaran yang dinilai merugikan masyarakat. Mereka menuntut DPRD Kabupaten Tasikmalaya segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
Koordinator Lapangan Fortabes, Riyan Nurfalah, mengatakan kebijakan cut off sudah berlangsung terlalu lama dan justru melahirkan persoalan baru. Bahkan, ia menyoroti adanya inkonsistensi pemerintah dalam penerapannya.
“Cut off ini tidak pernah dicabut, tapi kenyataannya ada beberapa proyek yang tetap jalan. Contohnya perbaikan ruas jalan Mangunreja–Sukaraja di Kecamatan Tanjungjaya yang justru lolos dari kebijakan ini,” ujar Riyan usai audiensi di Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (27/8/2025).
Namun, harapan Fortabes untuk mendapat penjelasan langsung dari pejabat inti kandas. Audiensi yang digelar di ruang serbaguna DPRD hanya dihadiri sebagian perwakilan eksekutif dan wakil ketua serta beberapa anggota dewan.
“Terus terang kami sangat kecewa. Bupati, Ketua TAPD, Inspektorat, bahkan pimpinan DPRD dan seluruh Banggar yang kami minta hadir, tidak ada satupun yang datang. Padahal merekalah yang paling bertanggung jawab menjawab persoalan ini,” tegas Riyan.
Meski begitu, Fortabes mengaku sedikit lega karena dalam forum tersebut muncul komitmen baru. Eksekutif berjanji akan menjadwal ulang pertemuan pada Senin mendatang dengan menghadirkan seluruh pejabat utama.
“Kami sepakat untuk bertemu lagi pekan depan. Katanya semua pejabat inti akan hadir. Kami tunggu realisasinya, apakah pemerintah benar-benar serius mendengar suara rakyat atau kembali menghindar,” tandasnya. (yna)
