TASIKMALAYA | Priangan.com – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Tasikmalaya kembali menghadapi batu sandungan serius. Di Desa Padasuka, Kecamatan Sukarame, pembangunan KDMP terkendala syarat penyediaan lahan strategis seluas satu hektare dengan kontur rata. Ketentuan tersebut dinilai sulit dipenuhi di wilayah perdesaan yang lahannya sudah padat pemukiman dan lahan produktif.
Kepala Desa Padasuka, Muhammad Sarif, mengungkapkan bahwa pihaknya sempat mempertimbangkan penggunaan lahan pemakaman demi mengejar target pembangunan KDMP. Namun rencana itu akhirnya dibatalkan setelah memicu penolakan warga.
“Memang sebelumnya ada rencana menggunakan lahan pemakaman, tapi itu urung dilakukan. Hasil musyawarah dengan warga tidak mencapai kesepakatan. Kami menghargai aspirasi masyarakat,” ujar Sarif saat ditemui Priangan.com di Kantor Desa Padasuka, Senin (23/2/2026).
Keputusan tersebut memperlihatkan dilema yang dihadapi pemerintah desa. Di satu sisi, ada tekanan untuk merealisasikan program pusat. Di sisi lain, ada sensitivitas sosial yang tak bisa diabaikan. Mengalihfungsikan lahan pemakaman jelas bukan perkara sederhana di tengah kultur masyarakat Tasikmalaya yang masih kuat memegang nilai tradisi.
Kini, Pemdes Padasuka mengupayakan skema tukar guling dengan lahan milik warga sebagai jalan keluar. Opsi ini disebut sebagai langkah paling realistis karena hampir tidak ada lagi aset tanah desa yang memenuhi kriteria teknis pembangunan KDMP.
Namun persoalan tak berhenti di situ. Sarif mengaku hingga kini belum ada arahan teknis maupun fasilitasi konkret dari instansi terkait di tingkat kabupaten, termasuk dinas yang membidangi koperasi. Kondisi ini memunculkan pertanyaan soal kesiapan koordinasi vertikal dalam merealisasikan KDMP di Tasikmalaya.
“Sejauh ini belum ada bantuan komunikasi lebih lanjut terkait penyediaan lahan. Kami masih berupaya mandiri mencari solusi,” katanya.
Lebih jauh, Sarif juga melontarkan catatan kritis terhadap keberlanjutan program KDMP di Desa Padasuka. Menurutnya, membangun gedung koperasi mungkin bisa diupayakan, tetapi memastikan koperasi berjalan aktif dan memberi dampak ekonomi nyata jauh lebih kompleks.
“Secara teori memang bagus untuk penguatan ekonomi desa. Tapi harus dilihat kondisi lapangan. Setiap desa punya potensi dan karakter SDM yang berbeda. Jangan sampai bangunan berdiri, tapi tidak optimal,” tegasnya. (ham)
