JAKARTA | Priangan.com – Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), kembali menegaskan komitmen Polri untuk tetap netral dalam Pilkada serentak 2024.
Dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (11/11), Sigit menegaskan bahwa Polri tidak akan terlibat dalam politik praktis, sesuai dengan aturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tentang Polri.
“Terkait dengan netralitas personel Polri ini tentunya juga selalu ditanyakan. Terkait dengan hal ini kami sudah berkali-kali menyampaikan terkait dengan aturan-aturan di pasal 28 Undang-Undang Nomor 2 tentang larangan terhadap Polri untuk mengikuti politik praktis dan netralitas” ujarnya.
Sigit mengungkapkan bahwa Polri telah menindak anggota yang melanggar netralitas. Sejauh ini, dua personel dari Sulawesi Utara (Sulut) dan Sulawesi Selatan (Sulsel) telah dijatuhi sanksi atas pelanggaran tersebut. Ia juga meminta semua pihak untuk melaporkan jika ada indikasi pelanggaran terkait netralitas ini, baik kepada Propam, Bawaslu, atau lembaga terkait lainnya.
Selain menjaga netralitas, Sigit juga menyoroti potensi polarisasi yang dapat terjadi dalam masyarakat menjelang Pilkada 2024. Ia menyebutkan bahwa Polri sudah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk mencegah dampak negatif polarisasi, salah satunya melalui Satgas Nusantara Cooling System. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi gesekan sosial yang timbul akibat pilkada serentak, yang berpotensi diperburuk oleh misinformasi dan disinformasi.
Mengutip laporan Global Risk Report 2024, Sigit mengungkapkan bahwa penyebaran informasi palsu menjadi faktor utama yang dapat memicu polarisasi. Untuk itu, Polri telah bekerjasama dengan Komdigi untuk memblokir situs-situs yang menyebarkan hoax.
Selain itu, Polri juga menggelar patroli siber, sambang, serta sosialisasi untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga persatuan di atas kepentingan kelompok.
Meskipun survei menunjukkan bahwa tingkat polarisasi di Indonesia telah berkurang berkat upaya cooling system, Sigit mengingatkan bahwa tantangan terkait isu SARA, ekonomi, dan identitas masih menjadi potensi pemicu perpecahan. Oleh karena itu, Polri akan terus berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah kontra-polarisasi guna menjaga stabilitas sosial menjelang Pilkada 2024. (mth)
