TASIKMALAYA | Priangan.com – Polemik kebijakan cut off anggaran di Kabupaten Tasikmalaya terus menuai perhatian publik. Ketua Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Tasikmalaya, Demi Hamzah Rahadian, SH, MH, menilai dinamika yang terjadi belakangan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan efisiensi anggaran belum berjalan sesuai harapan.

Menurutnya, kegaduhan yang muncul di masyarakat justru mengindikasikan ada hal yang kontradiktif dalam implementasi kebijakan tersebut.

“Di satu sisi pemerintah mengusung efisiensi lewat cut off, tetapi di sisi lain publik justru melihat adanya aliran anggaran ke pengusaha. Situasi semacam ini sangat memprihatinkan dan bisa meruntuhkan marwah pemerintah daerah,” ujar Demi, Kamis (21/8/2025).

Demi menegaskan, KAHMI tidak menolak kebijakan cut off anggaran selama benar-benar ditujukan untuk kepentingan rakyat. Ia menyebut efisiensi bisa diterima apabila diarahkan untuk sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur.

“Kalau tujuannya jelas untuk kepentingan masyarakat, tentu harus kita dukung. Tapi kalau berubah haluan menjadi alat kompromi politik atau justru sarana untuk menguntungkan kelompok tertentu, kami berkepentingan menolak dan menyerukan masyarakat agar tidak diam,” tegasnya.

Mantan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah. Transparansi diperlukan agar kebijakan tidak menimbulkan tafsir ganda dan kegaduhan di kemudian hari.

Lebih jauh, ia mendorong DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk turun tangan menyikapi persoalan ini. Menurutnya, sudah saatnya parlemen membentuk panitia khusus (Pansus) guna membedah dan menuntaskan masalah yang timbul dari kebijakan cut off APBD.

“DPRD jangan hanya keras ketika bicara soal pokok pikiran (pokir). Isu pokir memang penting, tapi jangan sampai melupakan persoalan besar yang langsung bersentuhan dengan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya. (yna)