TASIKMALAYA | Priangan.com – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di wilayah Kabupaten Tasikmalaya kembali menjadi sorotan. Proyek yang digadang-gadang mendukung penguatan ekonomi desa tersebut dipertanyakan terkait transparansi anggaran serta minimnya pelibatan pemerintah desa setempat.
Kepala Desa Mandala Mekar, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Alfie Akhmad Sa’dan Hariri, mengaku pemerintah desa tidak dilibatkan secara langsung dalam proses pembangunan KDMP meski lokasi proyek berada di wilayah desanya.
“Kami tidak mengetahui secara detail besaran anggaran, pelaksana kegiatan, bahkan papan informasi proyek juga tidak jelas. Padahal lokasinya ada di wilayah desa kami,” ujar Alfie dalam Podcas Priangan.com, Kamis (12/2/2026).
Menurut Alfie, berdasarkan informasi yang beredar, pembangunan gedung KDMP tersebut diperkirakan menelan anggaran sekitar Rp1,6 miliar. Namun, pemerintah desa sebelumnya sempat mengalokasikan dana puluhan juta rupiah untuk membantu meratakan lahan sebagai bentuk dukungan awal terhadap program tersebut.
Ia menilai, semangat pembentukan koperasi desa seharusnya mengedepankan keterbukaan serta partisipasi masyarakat. Tanpa transparansi, dikhawatirkan tujuan pemberdayaan ekonomi desa justru tidak tercapai secara maksimal.
“Koperasi itu identik dengan kebersamaan dan keterbukaan. Kalau sejak awal informasinya tidak transparan, tentu masyarakat juga akan bertanya-tanya,” katanya.
Alfie berharap pemerintah melakukan evaluasi terhadap implementasi program Koperasi Desa Merah Putih dan memberikan penjelasan terbuka mengenai sumber anggaran, mekanisme pelaksanaan, hingga rencana pengelolaan koperasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat desa.
“Kami dari pemerintah desa berharap adanya komunikasi lebih intens dengan pihak pelaksana maupun instansi terkait. Hal tersebut dinilai penting agar program strategis seperti KDMP dapat berjalan selaras dengan kebutuhan serta aspirasi masyarakat desa,” paparnya.
Dengan polemik yang mencuat, transparansi anggaran dan pelibatan masyarakat menjadi kunci agar pembangunan KDMP di Kabupaten Tasikmalaya dapat berjalan efektif sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap program pemberdayaan ekonomi desa. (yna)
