NTT | Priangan.com – Dalam menghadapi eskalasi konflik yang mengkhawatirkan di Lebanon, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil langkah cepat dengan memerintahkan evakuasi bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berada di negara tersebut. Keputusan ini diambil setelah serangkaian serangan udara Israel yang telah menewaskan ribuan orang, meningkatkan ketegangan di kawasan.
“Kementerian luar negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar keselamatan perlindungan warga negara kita dinomorsatukan, evakuasi disegerakan,” ujar Jokowi saat meninjau RSUD Kefamenanu di Nusa Tenggara Timur pada Rabu (2/10) .
Serangan Israel ke Lebanon, yang sudah berlangsung sejak 16 September, telah menyebabkan lebih dari 1.000 korban jiwa dan ribuan cedera, dengan fokus pada target-target yang diduga terkait dengan kelompok Hizbullah. Meskipun Israel mengklaim bahwa serangannya ditujukan untuk militan Palestina, dampaknya yang luas mengkhawatirkan masyarakat internasional.
Dalam situasi yang semakin tegang, Kementerian Luar Negeri Indonesia juga menyerukan agar semua pihak yang terlibat dalam konflik menahan diri. Kemenlu menekankan pentingnya pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendiskusikan langkah-langkah yang diperlukan untuk meredakan ketegangan.
Juru Bicara II Kemenlu RI, Rolliansyah Soemirat, menyatakan keprihatinan Indonesia terhadap kemungkinan pecahnya perang yang lebih besar di kawasan.
“ndonesia sangat khawatir bahwa potensi perang dengan skala yang lebih besar dapat terjadi,” tambahnya.
Pada Selasa (1/10), serangan darat oleh Israel ke Lebanon bertepatan dengan peluncuran ratusan rudal balistik oleh Iran ke Israel, sebagai reaksi atas kematian pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah, dan pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memastikan keselamatan warganya di tengah ketidakpastian ini, sembari mengamati perkembangan situasi di Timur Tengah dengan cermat. Masyarakat diharapkan tetap tenang dan mengikuti informasi terbaru dari pemerintah terkait evakuasi dan situasi di lapangan. (mth)