Jokowi Kudeta Demokrasi: Pinokio Jawa-Diktator Nyata

JAKARTA | Priangan.com – Aktivis 98 kembali bersuara. Mereka menilai, lengsernya Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum Golkar merupakan bagian tidak terpisahkan dari invervensi rezim Jokowi terhadap independensi partai politik.

Usman Hamid, aktivis 98 yang kini menakhodai Amnesty International Indonesia, memaparkan tiga pilar utama yang menopang kuatnya demokrasi di satu negara. Pertama, partai politik yang independen dalam mengambil keputusan, termasuk menentukan siapa pemimpin partainya.

Pilar kedua adalah masyarakat sipil yang diberi kebebasan berbicara dan berekspresi. Ketiga, pemilihan umum yang berintegritas tanpa intervensi penguasa. Usman memaparkan hal itu dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.

Namun, saat ini ketiga pilar itu berada di titik nadir. Usman menegaskan, kasus Airlangga Hartarto merupakan puncak gunung es di antara sekian banyak intervensi hukum yang dijadikan senjata politik penguasa.

Bukan hanya Airlangga dengan Golkarnya, intervensi serupa terjadi kepada Hasto Kristiyanto dari PDI Perjuangan dan Hary Tanoesoedibjo dari Perindo. NasDem juga mengalami politisasi penegakan hukum di era Jokowi. Naskah: AI | Editor: Adtm