TASIKMALAYA | Priangan.com – Jagat media sosial kembali memanas. Isu mens rea Pandji Pragiwaksono mendadak menjadi perbincangan nasional dan tak kunjung reda. Komika sekaligus pengamat sosial itu disorot setelah materi komedinya dianggap menyentil isu kekuasaan dan konsesi tambang, hingga berujung pada laporan hukum oleh dua orang yang mengaku kader organisasi keagamaan.
Kontroversi ini membuat publik terbelah. Sebagian netizen membela Pandji sebagai simbol kebebasan berekspresi, sementara sebagian lainnya melontarkan kritik keras, bahkan menyeret isu personal dan keluarga. Fenomena ini memperlihatkan betapa sensitifnya ruang kritik di era digital, khususnya ketika dibungkus dengan komedi politik.
Di tengah polemik tersebut, Prof. Mahfud MD akhirnya angkat bicara. Mantan Menko Polhukam RI itu menegaskan bahwa secara hukum, pernyataan Pandji tidak memenuhi unsur mens rea atau niat jahat yang menjadi syarat utama pidana.
“Pandji adalah komika. Konteksnya hiburan dan edukasi politik. Tidak ada niat jahat, sehingga tidak bisa dipidana,” ujar Mahfud dalam sebuah podcast yang dikutip luas publik.
Mahfud menjelaskan, kritik yang disampaikan Pandji bersumber dari fakta publik yang sudah lama menjadi perbincangan nasional, termasuk soal relasi politik dan konsesi sumber daya alam. Ia pun meminta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan untuk tidak berlebihan menyikapi kritik berbasis komedi.
“Tidak perlu baper. Dunia komedi memang sering menjadi sarana edukasi politik yang efektif,” tegasnya.
Pandangan senada disampaikan akademisi Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung (UNIKAS) Tasikmalaya, Gilang Saukani Gozali. Menurutnya, kebebasan berekspresi adalah pilar utama demokrasi yang tidak boleh dipersempit hanya karena perbedaan pandangan.
“Kebebasan berekspresi adalah ruang terakhir masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada bangsa dan negara. Kritik, termasuk lewat komedi, harus dilindungi,” kata Gilang.
Ia menilai, kriminalisasi terhadap ekspresi kritis justru berpotensi mematikan nalar publik dan mempersempit ruang dialog demokrasi. Dalam konteks ini, komedi politik dinilai mampu menjangkau masyarakat luas tanpa harus menggunakan bahasa yang kaku dan elitis. (Rco)
