JAKARTA | Priangan.com – Pemerintah Indonesia mengungkapkan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan resmi menjadi ibu kota politik pada tahun 2029, setelah pembangunan gedung legislatif dan yudikatif selesai. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, yang menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto berencana memindahkan pusat pemerintahan ke IKN setelah fasilitas-fasilitas utama tersebut siap beroperasi.
Hasan menjelaskan, kepindahan pemerintahan ke IKN baru akan dilakukan setelah infrastruktur utama, seperti kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dapat berfungsi dengan baik.
“Presiden mengatakan bahwa kepindahan pemerintahan ke IKN setelah IKN bisa memerankan fungsi sebagai ibu kota politik. Artinya, ada kantor eksekutif, kantor legislatif, dan kantor yudikatif di sana,” ujarnya pada Selasa (10/12).
“Pembangunan IKN akan terus dilanjutkan. Jika tidak ada kendala, maka tahun 2028, atau paling lambat 2029 IKN sudah bisa menjadi ibu kota politik,” tambah Hasan.
Pembangunan IKN terus menunjukkan kemajuan signifikan, dengan lebih dari 100 paket infrastruktur yang sedang dikerjakan, dengan total nilai Rp89 triliun. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan bahwa progres pembangunan infrastruktur IKN mencapai 61,7 persen, dengan target beberapa infrastruktur utama selesai pada akhir 2024, termasuk Istana Garuda dan Gedung Sekretariat Negara.
Wakil Menteri PU, Diana Kusumastuti, memastikan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN akan dimulai pada awal 2025.
“Kami tetap semangat untuk menyesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang,” kata Diana dalam rapat koordinasi pada Senin (9/12).
Diana juga menambahkan bahwa Kementerian PU akan terus memprioritaskan pengelolaan air minum, listrik, dan sanitasi untuk memastikan kenyamanan ASN dan warga yang akan tinggal di IKN.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi dalam mewujudkan IKN.
“Penyelesaian IKN ini memang harus dilakukan dengan kolaborasi kita semua. IKN ini jangan dianggap sebagai suatu proyek, tetapi program yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya, mengajak semua pihak untuk bersinergi demi suksesnya pemindahan ibu kota.
Dengan berbagai infrastruktur yang terus berkembang, IKN diharapkan bisa memenuhi ekspektasi sebagai ibu kota yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga simbol kemajuan Indonesia di masa depan. (mth)