TASIKMALAYA | Priangan.com – Ratusan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kabupaten Tasikmalaya mendatangi DPRD pada Jumat (12/9/2025). Mereka menuntut hak yang selama ini terabaikan, mulai dari insentif yang macet, BPJS Kesehatan yang nonaktif, hingga seragam yang tak kunjung diberikan.
Sekretaris Umum Linmas Kabupaten Tasikmalaya, Andry Wijaya, menyampaikan bahwa sejak April hingga September 2025, insentif untuk lebih dari 8.000 anggota Linmas belum juga dibayarkan oleh pemerintah daerah. Padahal pada awal tahun, insentif hanya cair untuk periode Januari hingga Maret.
“Sudah enam bulan ini tidak ada insentif sama sekali. Bagaimana mungkin garda terdepan penjaga keamanan desa justru dibiarkan tanpa perhatian?” ungkap Andry.
Tidak hanya insentif, hampir seluruh anggota Linmas juga kehilangan akses kesehatan karena kartu BPJS mereka nonaktif sejak awal 2024. Menurut Andry, kondisi ini sangat mengkhawatirkan mengingat sebagian besar anggota Linmas sudah berusia lanjut dan rentan sakit.
“Kami ini mayoritas manula. Kalau sakit siapa yang akan menjamin? Hampir 90 persen BPJS Kesehatan Linmas tidak aktif. Ini ancaman serius bagi keselamatan kami,” tegasnya.
Kekecewaan tidak berhenti di situ. Janji pemerintah daerah untuk menyediakan seragam baru pun tidak pernah terealisasi secara merata. Dari ribuan Linmas di seluruh kabupaten, hanya turun tiga stel seragam per desa. Andry menilai hal ini sebagai bentuk ketidakadilan yang mencederai semangat pengabdian Linmas di lapangan.
Kedatangan Linmas ke DPRD diikuti oleh lebih dari 500 perwakilan. Mereka berharap suara yang disampaikan bisa benar-benar ditindaklanjuti.
“Harapan kami sederhana: didengar, diperhatikan, dan diperlakukan adil. Kami ini orang tua yang masih mau mengabdi, jangan sampai dianggap sepele,” ucap Andry dengan nada lirih.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Andi Supriyadi, mengaku prihatin. Ia mengapresiasi pengabdian Linmas yang tetap menjaga kondusivitas wilayah meskipun hak-hak mereka tidak dipenuhi.
Andi menegaskan DPRD sudah menyiapkan nota tuntutan untuk disampaikan kepada Bupati, agar persoalan ini segera mendapat solusi.
“Kami akan mengawal tiga tuntutan Linmas, yaitu insentif, BPJS Kesehatan, dan seragam. Jangan sampai benteng pertama masyarakat ini justru diabaikan oleh pemerintah,” kata Andi.
Meski DPRD berjanji akan menindaklanjuti, para Linmas belum merasa lega. Mereka hanya ingin kepastian bahwa hak-hak dasar segera dikembalikan. Selebihnya, mereka menunggu bukti nyata, bukan sekadar janji politik atau catatan birokrasi. (yna)
