TAHERAN | Priangan.com — Pemerintah Iran menilai gelombang kerusuhan yang meluas di sejumlah kota tidak sepenuhnya merepresentasikan aspirasi ekonomi masyarakat. Presiden Iran Masoud Pazeshkian menyatakan bahwa aksi kekerasan yang terjadi belakangan ini dipicu oleh pihak-pihak terorganisir yang memanfaatkan demonstrasi publik.
Dalam wawancara dengan media nasional pada Sabtu, Pazeshkian menegaskan bahwa keluhan masyarakat terkait krisis ekonomi dan lonjakan harga merupakan hak yang sah. Namun, ia menilai situasi berubah ketika aksi protes disusupi kelompok yang menggunakan kekerasan dan merusak fasilitas umum.
Pemerintah, menurut Pazeshkian, berupaya membedakan antara demonstran damai dan kelompok yang bertindak destruktif. Ia menyebut pembakaran masjid, pasar, serta serangan terhadap aparat keamanan sebagai indikasi adanya aktor yang bergerak di luar kepentingan warga biasa.
Iran secara terbuka menuding Amerika Serikat dan Israel berada di balik eskalasi tersebut. Pazeshkian menyatakan bahwa kedua negara diduga terlibat dalam pengiriman dan pelatihan individu-individu yang disebutnya sebagai penyusup asing, dengan tujuan menciptakan ketidakstabilan internal.
Seruan juga disampaikan kepada masyarakat, terutama generasi muda, agar tidak terjebak dalam provokasi. Pemerintah meminta warga menjauh dari kelompok yang mendorong konfrontasi dan kekerasan, sembari menegaskan komitmen untuk menangani tuntutan ekonomi melalui jalur politik dan kebijakan negara.
Sejumlah media Iran melaporkan bahwa kerusuhan telah menelan korban jiwa dari kalangan warga sipil dan aparat keamanan. Kerusakan fasilitas publik di beberapa daerah turut memperburuk situasi keamanan nasional.
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyatakan bahwa pemerintah memiliki bukti adanya aksi terkoordinasi dalam kerusuhan tersebut. Ia menilai kekerasan yang terjadi tidak sejalan dengan karakter tuntutan ekonomi masyarakat dan menunjukkan pola yang berbeda dari protes sipil pada umumnya.
Pemerintah Iran menegaskan bahwa stabilitas nasional menjadi prioritas, seraya menekankan bahwa ruang penyampaian aspirasi tetap terbuka selama tidak disertai tindakan yang mengancam keselamatan publik. (Zia)
