TASIKMALAYA | Priangan.com – Pemerintah Kota Tasikmalaya menyoroti insiden adu mulut antara Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya, Budy Rachman, dengan perwakilan warga Panglayungan, Azian Fahminudin alias Ozos, yang terjadi dalam audiensi di DPRD dan sempat viral di media sosial.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, menegaskan bahwa setiap pejabat publik harus mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masyarakat. Ia menekankan pentingnya etika komunikasi, meskipun berada dalam forum yang penuh tekanan.
“Apapun situasinya, pejabat publik wajib menjaga etika komunikasi. Kadinsos harus memperbaiki cara berkomunikasi. Hal ini akan kami sampaikan ke pimpinan untuk diberikan pembinaan,” ujar Asep, Rabu (17/9/2025).
Insiden itu bermula ketika Ozos mempertanyakan alasan pencabutan bantuan sosial (bansos) terhadap sejumlah warga. Suasana audiensi yang awalnya berjalan tertib mendadak memanas setelah perdebatan antara Ozos dan Budy berlangsung sengit.
Ozos menyayangkan sikap Kadinsos yang dianggap emosional dalam forum resmi.
“Kenapa sampai emosi? Ada guru madrasah dengan penghasilan Rp100 ribu per bulan yang PKH-nya dicabut karena disebut terindikasi judi online. Bahkan ada warga sampai menangis,” kata Ozos.
“Ada jompo usia 65 tahun juga disebut terindikasi. Kalau memang ada buktinya, tunjukkan. Sampai sekarang kami belum menerima jawaban jelas,” tambahnya.
Budy tak menampik dirinya sempat terbawa suasana. Ia beralasan emosinya muncul karena diskusi berlangsung panas.
“Saudara Ozos naik temperamennya, otomatis saya ikut naik. Padahal saya sudah jelaskan sejelas-jelasnya. Saya berjuang agar bantuan tepat sasaran,” ucap Budy.
Budy menegaskan, data penerima bansos bukan kewenangan penuh pemerintah daerah.
“Dinsos maupun BNI Cabang Tasikmalaya hanya menerima data dari pusat. Status penerima bansos ada di Kementerian Sosial dan BNI pusat,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa pembahasan serupa sebenarnya sudah dilakukan sebelumnya bersama warga di aula kelurahan pada 9 September. Namun, isu tersebut kembali mencuat dalam audiensi di DPRD.
“Saya tidak merasa melakukan kesalahan. Justru saya berusaha memperjuangkan hak rakyat. Kalau masalah ini sampai ke wali kota atau sekda, saya siap,” tegas Budy.
Dalam audiensi yang juga dihadiri BPS dan BNI Cabang Tasikmalaya itu, warga mendesak transparansi penuh terkait Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kelompok miskin desil 1–5 yang seharusnya otomatis mendapatkan bantuan. (yna)
