TASIKMALAYA | Priangan.com – Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyoroti keputusan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang menghapus anggaran insentif Linmas dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) tahun 2026.
Kebijakan ini dinilai bertentangan dengan komitmen Bupati Tasikmalaya yang sebelumnya menjanjikan peningkatan kesejahteraan bagi anggota Linmas.
Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menyatakan bahwa penghapusan anggaran tersebut langsung mempengaruhi penyusunan Rancangan APBD 2026, sehingga berpotensi menghilangkan hak insentif Linmas yang selama ini menjadi bagian dari tugas mereka dalam menjaga keamanan lingkungan.
“Insentif Linmas ini masuk program unggulan bupati yakni Desa Naik Kelas. Sekarang tiba-tiba dihilangkan dari KUAPPAS. Kami mempertanyakan konsistensi Bupati Cecep Nurul Yakin terhadap komitmennya,” ujar Asep.
Ia juga menyinggung persoalan pembayaran insentif Linmas yang menumpuk sembilan bulan pada tahun 2025 ini. Saat itu, Bupati menyetujui untuk melunasinya, namun pada kenyataannya yang dibayar hanya dua bulan saja dalam perubahan anggaran 2025.
“Jika alasannya efisiensi, maka harus dijelaskan secara transparan. Kenapa yang dipotong justru insentif Linmas? Padahal ada pos lain seperti belanja ATK dan makan-minum yang menurut kami tidak mencerminkan prinsip efisiensi,” tegas Asep.
Menurutnya, keberadaan Linmas merupakan ujung tombak keamanan di tingkat desa dan kelurahan. Penghapusan insentif dikhawatirkan menurunkan motivasi mereka dalam menjalankan tugas.
“Komisi I akan mendorong agar anggaran insentif Linmas dimasukkan kembali. Jangan sampai Linmas yang menjaga ketertiban di masyarakat justru tidak dihargai,” lanjut Asep.
DPRD berencana menerbitkan nota resmi kepada Bupati agar insentif Linmas dijadikan prioritas dalam APBD. Setiap anggota Linmas saat ini menerima insentif Rp100.000 per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan.
“Ini bukan angka besar, tapi sangat berarti bagi mereka. Pemerintah harus hadir, bukan justru menghilangkan hak mereka,” pungkasnya. (yna)
