TASIKMALAYA | Priangan.com – Penindakan terhadap kelompok bermotor bukan sekadar rutinitas aparat di Kota Tasikmalaya. Bagi Kapolres Tasikmalaya Kota, AKBP Moh Faruk Rozi, isu ini menjadi perhatian serius sejak hari-hari pertamanya menjabat. Bahkan, kasus pertama yang ia tangani hanya berselang tiga hari sejak resmi dilantik.
“Baru tiga hari saya menjabat, saya langsung dipanggil oleh Komisi III DPR RI untuk RDP (Rapat Dengar Pendapat) membahas kasus pengeroyokan yang dilakukan oleh kelompok bermotor. Waktu itu saya benar-benar belum tahu apa-apa soal kondisi lapangan di Tasik,” ungkap Faruk dalam Podcat di Priangan.com.
Perkara yang dimaksud adalah tindak kekerasan yang melibatkan lima pelaku, terdiri dari empat anak di bawah umur (ABH) dan satu tersangka dewasa. Mereka terlibat dalam aksi penganiayaan yang disebut-sebut dilakukan atas nama kelompok bermotor. Kejadian itu menjadi titik awal yang menentukan arah kebijakan Kapolres Faruk dalam memimpin kepolisian di wilayah yang dikenal sebagai kota santri ini.
“Jadi bisa dibilang, saya disambut oleh kasus kelompok bermotor ketika pertama kali datang ke sini. Mau tidak mau, itu langsung jadi perhatian utama saya. Saya harus menjelaskan ke DPR, harus mempertanggungjawabkan penanganannya, padahal saya baru saja datang,” kata Faruk, mengenang situasi mengejutkan tersebut.
Kapolres menilai bahwa kelompok bermotor di Tasikmalaya tidak hanya mengancam ketertiban umum, tetapi juga menyeret anak-anak muda dalam pola kekerasan terorganisir. Oleh karena itu, istilah “geng motor” pun ia ubah menjadi “kelompok bermotor” sebagai pendekatan yang lebih lunak, namun tetap tegas dalam penanganan.
“Saya lebih suka menyebutnya kelompok bermotor, bukan geng motor. Istilah ‘geng’ terlalu keras, terlalu men-stigma. Kita ingin menangani ini dengan pendekatan yang lebih bijak, terutama karena banyak pelakunya masih remaja,” jelasnya.
Baginya, peristiwa itu menjadi alarm penting bahwa isu kelompok bermotor bukan persoalan kecil. Bahkan sejak hari pertama, ancaman itu telah hadir di depan mata. Faruk pun menyadari bahwa pendekatan biasa tak lagi cukup.
Ia harus menyusun langkah strategis yang tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pencegahan.
“Mereka ini kadang anak-anak sekolah, kadang juga anak putus sekolah. Kalau hanya ditangkap, tidak menyentuh akar masalahnya, maka akan terus bermunculan generasi-generasi baru kelompok bermotor. Jadi, kita tidak bisa tangani ini dengan kacamata hitam-putih,” tegasnya.
Dari situ, Faruk mengarahkan seluruh jajarannya untuk memperkuat peran Bhabinkamtibmas, meningkatkan patroli malam, serta menjalin kerja sama aktif dengan sekolah, madrasah, pesantren, dan tokoh masyarakat. Upaya pencegahan menjadi prioritas, terutama lewat dua program andalan: Polwan Mengajar di Madrasah dan Safari Pondok Pesantren.
“Dalam kunjungan ke madrasah dan pondok pesantren, kami selalu menyisipkan materi soal kenakalan remaja dan kelompok bermotor. Tujuannya sederhana: jangan sampai anak-anak kita salah pergaulan. Mereka harus tahu bahayanya dari awal,” jelas Faruk.
Ia juga rutin berdialog dengan para ajengan dan pimpinan pondok agar materi pembinaan moral dan hukum bisa diterima dengan lebih terbuka. “Kami selalu minta izin, selalu komunikasi dulu dengan para kiai. Kami tidak asal masuk, karena kami tahu pendekatannya harus sesuai kultur,” imbuhnya.
Setelah lima bulan bertugas, AKBP Faruk Rozi mengaku masih terus menjadikan isu kelompok bermotor sebagai prioritas. Ia yakin bahwa masalah ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga gejala sosial yang perlu ditangani secara komprehensif.
“Saya tak mau mengulang kejadian tiga hari pertama itu, ketika saya harus menjelaskan kasus kekerasan karena kita semua terlambat bertindak. Kita harus lebih dulu hadir di tengah masyarakat, terutama bagi anak-anak muda. Mereka bukan kriminal, mereka hanya salah arah. Dan tugas kita adalah membimbing mereka kembali ke jalan yang benar,” pungkasnya. (yna)
