TASIKMALAYA | Priangan.com – Kekhawatiran masyarakat Tasikmalaya memuncak setelah beredarnya video dan laporan media mengenai aktivitas pembukaan jalur offroad di kawasan hutan lindung kaki Gunung Cikuray, tepatnya di wilayah hulu Sungai Ciwulan.
Warga mengecam tindakan tersebut karena dinilai membahayakan kelestarian lingkungan, sumber air bersih, dan keberlanjutan pertanian di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya.
Koordinator Baresan Incuputu Pangauban Ciwulan (BIPC), Ally Yapi, menyebut tindakan pembukaan jalur offroad tersebut sebagai bentuk pengrusakan lingkungan yang bisa menimbulkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat. Hulu Sungai Ciwulan, menurutnya, merupakan salah satu area vital yang menjadi tulang punggung pengairan di wilayah Priangan Timur.
“Kami menyampaikan keprihatinan dan kekecewaan yang mendalam. Aktivitas offroad ini bukan hanya merusak hutan lindung, tetapi juga mengancam keberadaan Sungai Ciwulan yang selama ini menjadi sumber kehidupan bagi ribuan warga,” ungkap Ally Yapi dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/7/2025).
Wilayah hulu Sungai Ciwulan berperan penting sebagai daerah tangkapan air dan resapan alami. Kerusakan di wilayah ini, lanjut Ally, akan berdampak serius terhadap keseimbangan hidrologis Sungai Ciwulan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas air.
“Kerusakan di hulu menyebabkan sedimentasi tinggi di sungai. Ini bisa menyumbat saluran irigasi dan drainase, yang ujung-ujungnya menjadi penyebab banjir saat musim hujan dan kekeringan parah saat kemarau,” jelasnya.
Menurut data sementara yang dihimpun komunitas lokal, pembukaan jalur offroad tersebut dilakukan tanpa kajian lingkungan yang memadai. Area yang dibuka bahkan diketahui sebagai hutan lindung yang masih utuh, dan menjadi habitat satwa dilindungi, seperti Merak Hijau dataran tinggi (Pavo muticus).
“Yang lebih memprihatinkan, aktivitas ini terjadi pada bulan Juli, saat musim kawin Merak Hijau. Ini bukan sekadar perusakan ekosistem, tapi juga ancaman nyata bagi keberlangsungan spesies langka,” tegas Ally.
Melihat dampak yang ditimbulkan dan potensi pelanggaran hukum, masyarakat mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan. Baresan Incuputu Pangauban Ciwulan meminta agar pihak kepolisian dan instansi terkait melakukan penyelidikan mendalam terhadap aktivitas offroad di kawasan tersebut.
“Kami menuntut aparat penegak hukum bertindak cepat dan tegas. Jangan sampai hutan lindung dijadikan arena bermain tanpa mempertimbangkan dampak ekologisnya. Negara tidak boleh kalah oleh segelintir orang yang abai terhadap lingkungan,” ujar Ally.
Selain itu, BIPC juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan evaluasi terhadap sistem perlindungan kawasan konservasi, khususnya di wilayah Cikuray dan hulu Sungai Ciwulan.
“Evaluasi sangat diperlukan. Kalau kawasan hutan lindung bisa dibuka semudah ini untuk kegiatan komersial seperti offroad, berarti ada celah dalam pengawasan. Ini harus dibenahi,” tambahnya.
Tidak hanya komunitas lingkungan, warga sekitar juga turut menyuarakan kekhawatirannya. Dedi Supriatna (48), seorang petani dari Kecamatan Cisayong, menyebut bahwa selama ini pasokan air dari Ciwulan sangat bergantung pada keberadaan hutan di hulu.
“Kalau airnya surut, sawah kami gagal panen. Sekarang saja kami sudah sering kesulitan. Kalau hutan rusak, apalagi? Ini bukan cuma soal hari ini, tapi soal masa depan anak-cucu kami,” keluhnya.
Senada dengan itu, Neneng, ibu rumah tangga asal Salawu, juga mengaku cemas. Ia mengandalkan air dari aliran Ciwulan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari.
“Kami butuh air bersih. Jangan rusak hutan demi kesenangan sesaat. Jangan egois, alam ini milik bersama,” ujarnya geram.
Sejauh ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun instansi kehutanan terkait aktivitas offroad tersebut. Namun masyarakat berharap agar semua pihak yang bertanggung jawab segera mengambil langkah nyata. Baresan Incuputu Pangauban Ciwulan menyatakan akan terus memantau perkembangan dan tidak akan diam apabila tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang.(yna)
