TASIKMALAYA | Priangan.com – Polemik keterlambatan pembayaran honor Perlindungan Masyarakat (Linmas) selama dua bulan terakhir menyeret nama Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, ke sorotan publik. Kritik tajam muncul setelah Cecep menyatakan bahwa masalah ini bukan tanggung jawabnya karena berkaitan dengan APBD yang disusun di era Bupati sebelumnya, Ade Sugianto.
“Ini bukan janji politik saya, melainkan APBD zaman Ade,” ucap Cecep dalam sebuah forum, Rabu (17/9/2025).
Pernyataan tersebut dinilai keliru oleh pemerhati kebijakan publik Tasikmalaya, Rico Ibrahim. Menurutnya, seorang bupati tidak seharusnya melepaskan tanggung jawab dengan alasan warisan kebijakan dari periode sebelumnya.
“Ucapan seperti itu menunjukkan kegagalan komunikasi publik. Cecep seakan tidak mampu menangkap kekecewaan Linmas, padahal mereka adalah portal keamanan pertama di masyarakat,” kata Rico, Jumat (19/9/2025).
Rico menegaskan, Cecep tidak bisa berkilah karena sebelumnya ia juga menjabat wakil bupati. Artinya, ia turut berperan dalam penyusunan APBD 2025.
“Tidak tepat kalau menyebut ini bukan tanggung jawabnya. Sebagai wakil bupati di masa Ade, tentu Cecep ikut andil dalam perencanaan anggaran. Pernyataan itu justru mengecewakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan, sumpah jabatan seorang bupati adalah mengemban amanah sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dengan berlandaskan undang-undang.
“Seorang kepala daerah mestinya berucap menyejukkan hati, bukan menyalahkan pendahulunya. Ini bukan soal janji politik semata, melainkan soal tanggung jawab moral dan konstitusional,” tambah Rico.
Menurutnya, kasus honor Linmas ini memperlihatkan masih banyak pekerjaan rumah besar bagi Cecep, khususnya dalam membangun kepercayaan publik.
“Jika komunikasi publiknya terus seperti ini, masyarakat bisa merasa pemimpinnya berdiri sendiri tanpa pengakuan rakyat. Itu menyedihkan bagi Kabupaten Tasikmalaya,” pungkasnya. (yna)
