TASIKMALAYA | Priangan.com – Pemerintah Kota Tasikmalaya kembali jadi sorotan setelah mengalokasikan Rp34,9 miliar lebih untuk Belanja Hibah kepada badan, lembaga, serta organisasi kemasyarakatan berbadan hukum pada tahun anggaran 2025. Angka jumbo itu kontras dengan alokasi bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat miskin yang hanya Rp1,52 miliar.
Ironinya, sebagian besar hibah tersebut mengalir ke LSM dan ormas yang kerap berhubungan dengan kepentingan politik maupun kedekatan dengan penguasa.
Pemerhati kebijakan publik, Rico Ibrahim, menyebut fenomena ini sebagai bentuk ketidakadilan anggaran. Menurutnya, rakyat kecil yang seharusnya menjadi prioritas justru terpinggirkan oleh kepentingan kelompok tertentu.
“Ketika bansos untuk warga miskin hanya Rp1,5 miliar, sementara hibah untuk ormas mencapai hampir Rp35 miliar, publik wajar curiga. Siapa sebenarnya yang diutamakan Pemkot Tasikmalaya? Rakyat atau ormas?” tegas Rico, Sabtu (27/9/2025).
Ia menyoroti praktik penyaluran hibah yang dalam pengalaman di banyak daerah sering menjadi bancakan. Hibah kepada LSM dan ormas, kata Rico, rawan dipolitisasi karena digunakan untuk membangun basis dukungan menjelang kontestasi politik.
“Belanja hibah ini kerap jadi ladang transaksi. Ormas dapat dana, lalu balas budi dengan dukungan politik. Ini bukan rahasia lagi. Jadi pertanyaannya: apakah hibah sebesar ini betul-betul untuk kepentingan publik atau hanya kepentingan segelintir orang?” ucapnya tajam.
Rico menekankan, hibah seharusnya digunakan untuk program yang benar-benar bermanfaat, bukan sekadar menghidupi organisasi. “Kalau hanya untuk kegiatan seremonial, rapat-rapat internal, atau program yang tidak menyentuh masyarakat, itu sama saja pemborosan APBD. Padahal rakyat miskin butuh uluran tangan nyata, bukan janji-janji,” katanya.
Ia juga menyoroti lemahnya transparansi. Hingga kini, Pemkot Tasikmalaya belum membuka daftar lengkap penerima hibah, termasuk nama ormas dan LSM yang mendapat alokasi.
“Publik berhak tahu siapa saja penerimanya, kegiatannya apa, dan bagaimana pertanggungjawabannya. Jangan sampai uang rakyat habis untuk organisasi yang hanya aktif menjelang pemilu atau sekadar jadi alat legitimasi penguasa,” ujar Rico.
Dengan angka Rp34,9 miliar, Pemkot Tasikmalaya tercatat lebih berpihak pada organisasi ketimbang masyarakat rentan. Rico mendesak DPRD ikut mengawal dan memastikan tidak ada praktik bancakan anggaran.
“Kalau memang Pemkot serius menyejahterakan rakyat, mestinya bansos yang diperbesar, bukan hibah. Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton, sementara ormas dan LSM berpesta pora dengan anggaran,” pungkasnya. (yna)
