TASIKMALAYA | Priangan.com – Ribuan guru honorer madrasah di Kota Tasikmalaya memadati halaman Gedung DPRD, Selasa (30/9/2025). Dengan spanduk dan poster tuntutan di tangan, mereka menuntut keadilan atas nasib yang selama ini mereka anggap terabaikan.

“Bayangkan, gaji kami hanya Rp300 ribu per bulan. Itu pun dibayar tiga bulan sekali, tanpa kepastian regulasi,” teriak salah satu peserta aksi yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kota Tasikmalaya.

Aksi ini mencuatkan kembali ironi perbedaan kebijakan antara guru di bawah Kementerian Pendidikan dan guru madrasah yang berada di bawah Kementerian Agama. Jika guru sekolah umum sudah difasilitasi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), ribuan guru madrasah justru masih berstatus honorer dengan kesejahteraan minim.

Ketua PGMI Kota Tasikmalaya, Asep Rizal, menegaskan, aksi damai ini adalah jeritan hati 3.200 guru madrasah yang hingga kini belum tersentuh kebijakan afirmatif pemerintah.

“Dari ribuan guru madrasah di Tasikmalaya, yang berstatus PNS hanya sekitar 200 orang. Sisanya masih honorer, hidup dengan gaji tak layak. Kami datang ke sini agar pemerintah kota ikut mengawal perjuangan kami sampai ke pusat,” ujarnya.

Ia menambahkan, perjuangan para guru bukan hanya soal kesejahteraan, melainkan juga demi keberlangsungan pendidikan di madrasah yang menampung ribuan siswa. “Kalau cara masaknya salah, makanan jadi tidak bergizi. Begitu juga dengan pendidikan, kalau gurunya tidak sejahtera, bagaimana kualitas anak bangsa bisa baik?” katanya memberi perumpamaan.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Aslim, menyambut perwakilan massa dan berjanji akan menyalurkan aspirasi mereka ke pemerintah pusat.

“Ada enam tuntutan yang disampaikan, salah satunya membuka formasi afirmasi PPPK bagi guru honorer madrasah. Mereka juga meminta subsidi gaji, tunjangan, dan jaminan sosial dari APBN maupun APBD. Aspirasi ini akan kami kawal sampai ke Komisi VIII DPR RI,” jelas Aslim. (yna)