TASIKMALAYA | Priangan.com – Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi siswa baru di tahun ajaran 2025/2026 dimulai serentak pada Senin (14/7/2025). Namun, tidak semua sekolah bisa langsung melaksanakannya.
Sejumlah sekolah swasta di Kota Tasikmalaya terpaksa menunda kegiatan MPLS karena minimnya siswa baru yang mendaftar.
Salah satunya SMA Pasundan 2 Tasikmalaya. Hingga hari pertama tahun ajaran baru, sekolah ini baru menerima delapan siswa baru, seluruhnya merupakan lulusan dari sekolah internal. Akibatnya, pelaksanaan MPLS pun ditunda dan dijadwalkan ulang menjadi Kamis hingga Sabtu, 17-19 Juli 2025.
“Sejak SPMB dibuka awal Juli, kami baru menerima delapan pendaftar. Kondisi ini sangat berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ungkap Kepala SMA Pasundan 2, Darusman, saat ditemui Senin pagi. “Kami tetap berkomitmen melaksanakan MPLS, tapi waktunya kami sesuaikan dengan situasi di lapangan.”
Menurut Darusman, anjloknya jumlah peserta didik baru tak lepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memperbolehkan sekolah negeri membuka hingga 50 rombongan belajar (rombel). Kebijakan ini membuat sekolah negeri menjadi magnet utama dan menyebabkan calon siswa lebih memilih sekolah negeri dibanding swasta.
“Dampaknya sangat terasa di sekolah swasta. Bahkan ada yang terpaksa menutup kelas karena benar-benar tak ada murid,” ujarnya. Ia menyebut beberapa sekolah swasta lain seperti SMA Pancasila, SMA Siliwangi, hingga SMK Periwatas bahkan sudah tak lagi beroperasi dan meninggalkan bangunan.
Meski dalam kondisi sulit, Darusman menyatakan pihaknya tetap akan menjalankan MPLS dengan mengacu pada tema tematik Pancawaluya yang diusung Gubernur Dedi Mulyadi. Nilai-nilai seperti cageur, bageur, bener, pinter, dan singer tetap akan diperkenalkan kepada siswa, meskipun jumlahnya hanya segelintir.
Ironisnya, saat sekolah negeri sudah sibuk menyambut MPLS dan aktivitas belajar dimulai sejak pukul 06.30 WIB, sejumlah sekolah swasta justru masih sepi. Gerbang masih terkunci, ruang kelas kosong, dan suasana seperti belum memasuki tahun ajaran baru.
Darusman menyayangkan kurangnya regulasi afirmatif bagi sekolah swasta di tengah perubahan kebijakan besar seperti rombel 50 kelas negeri. “Kalau ini dibiarkan terus-menerus, bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan sekolah swasta hanya tinggal papan nama,” katanya. (yna)
