GARUT | Priangan.com — Pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) sedang merancang seperangkat kebijakan komprehensif dalam bidang kependudukan.
Upaya ini diarahkan untuk memperkuat kesiapan Indonesia menghadapi tantangan pembangunan jangka panjang, terutama menjelang puncak bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045.
Sekretaris Kemendukbangga, Budi Setyono, menyampaikan bahwa kementeriannya kini tengah mengevaluasi kembali Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang sebelumnya telah disusun.
Dalam rancangan terbaru, regulasi ini tidak hanya menjadi dokumen strategis semata, tetapi juga akan memiliki kerangka pelaksanaan operasional yang konkret di tingkat nasional maupun daerah.
“Regulasi yang kami siapkan ini akan menyertakan peta jalan, rencana aksi nasional dan daerah, serta indikator capaian yang jelas. Jadi tidak sebatas rencana di atas kertas, tetapi menjadi pedoman pelaksanaan nyata,” ujar Budi saat sesi diskusi bersama media di Garut, Jumat malam (16/5/2025).
Budi menekankan pentingnya desain kependudukan yang responsif dan adaptif terhadap dinamika sosial ekonomi.
Menurutnya, rasio ketergantungan penduduk Indonesia yang kini tergolong rendah belum cukup menjadi jaminan kesejahteraan jika usia produktif tidak didukung oleh lapangan kerja memadai dan keterampilan yang sesuai.
“Struktur usia produktif kita memang dominan, tetapi ketika banyak di antaranya menganggur atau bekerja informal, maka potensi demografi ini malah bisa jadi beban. Itu sebabnya perencanaan kependudukan harus terintegrasi dengan kebutuhan pasar kerja dan sumber daya yang ada,” tuturnya.
Ia menggambarkan situasi tersebut dengan analogi rumah tangga: bila dua orang dewasa hanya menanggung satu anak, maka masih ada ruang untuk menabung dan berinvestasi.
Namun jika orang dewasa itu sendiri tidak bekerja atau bekerja di sektor berpenghasilan rendah, maka ketimpangan ekonomi akan terus berlanjut.
Dalam konteks makro, Budi menyebutkan bahwa Indonesia harus menghindari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Salah satu strateginya adalah dengan membangun regulasi kependudukan yang berorientasi pada penguatan kualitas sumber daya manusia serta kejelasan arah pembangunan wilayah.
“Data kependudukan harus mampu menjawab kebutuhan industri. Jika sektor manufaktur butuh teknisi mesin atau kimia, sistem pendidikan dan pelatihan harus mampu menyuplai secara proporsional. Itulah kenapa GDPK akan mengintegrasikan supply-demand antara dunia pendidikan dan lapangan kerja,” tambahnya.
Gerakan Anti Stunting Jadi Pilar
Untuk menciptakan generasi yang sehat dan kompeten, Kemendukbangga juga mendorong percepatan penurunan angka stunting lewat program “Genting” atau Gerakan Orang Tua Asuh Peduli Stunting. Gerakan ini ditujukan agar tidak ada lagi bayi lahir dalam kondisi stunting yang kelak sulit bersaing di dunia kerja.
“Kalau sejak lahir anak-anak sudah mengalami stunting, maka masa depannya terganggu. Kualitas SDM seperti ini akan sulit bersaing. Maka upaya pencegahan sejak dini mutlak dilakukan sebagai bagian dari strategi menuju negara maju,” tegas Budi.
Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi Kemendukbangga dalam membangun sistem pembangunan berwawasan kependudukan, yang dapat menjadi alat ukur dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.
“Kita ingin memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berbasis proyek, tapi juga berbasis data dan kebutuhan nyata penduduk,” tutupnya. (yna)
