TASIKMALAYA | Priangan.com – Ketidakharmonisan antara Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tasikmalaya dinilai semakin mengganggu stabilitas pemerintahan.
Pemerhati Kebijakan Publik, Rico Ibrahi, menegaskan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merusak pelayanan publik dan tatanan birokrasi daerah.
Rico menyebut disharmoni dua pimpinan daerah tersebut telah menjadi pembahasan publik dan diberitakan berbagai media. Namun, menurutnya, bukan persoalan personal yang harus disorot, melainkan minimnya peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai kepanjangan tangan Kemendagri dalam meredam dan menyelesaikan konflik.
“Gubernur dan Sekda Provinsi seharusnya mampu menjadi jembatan untuk mencari benang merah dan menyelesaikan kesalahpahaman antara Bupati dan Sekda Tasikmalaya,” ujar Rico.
Ia menilai langkah Mendagri yang sempat turun langsung ke Tasikmalaya belum menghasilkan solusi nyata. Konflik yang terjadi, kata Rico, tidak lepas dari faktor politik. Sekda Zen Zen dan Bupati Ade Sugianto dinilai memiliki latar belakang politik berbeda, sementara hubungan Bupati dengan Wakil Bupati Cecep juga diketahui tidak harmonis. Kondisi ini memicu irisan kepentingan, tumpang tindih kewenangan, dan ketegangan kebijakan yang berdampak pada roda pemerintahan.
Rico mengingatkan bahwa pemerintah provinsi memegang tanggung jawab untuk memastikan birokrasi daerah berjalan sesuai koridor hukum. Jika tidak ada titik temu, katanya, Mendagri wajib turun tangan karena persoalan yang berlarut-larut akan mengganggu pelayanan publik.
“Birokrasi tidak boleh dikorbankan oleh konflik elit. Jika upaya mediasi gagal, Kemendagri harus mengambil langkah tegas,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan opsi yang menurutnya patut dipertimbangkan: Sekda memilih menyelesaikan masa tugas lebih cepat apabila situasi tidak kunjung membaik dan terus menghambat pelayanan.
“Ini keputusan berat, tetapi demi kepentingan masyarakat lebih luas, langkah itu bisa menjadi solusi elegan,” kata Rico.
Rico menekankan bahwa stabilitas birokrasi adalah kebutuhan mendesak Kabupaten Tasikmalaya. Menurutnya, peran gubernur dan Kemendagri tidak bisa ditunda lagi jika ingin mencegah kerusakan lebih besar dalam pelayanan pemerintahan. (yna)
