TASIKMALAYA | Priangan.com – Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di sejumlah titik di Kabupaten Tasikmalaya menuai sorotan keras. Proyek yang disebut menelan anggaran miliaran rupiah itu dinilai berjalan tanpa transparansi karena banyak lokasi pembangunan tidak memasang papan informasi proyek.
Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Tasikmalaya, Kevin Silalahi, secara terbuka mempertanyakan komitmen penyelenggara proyek terhadap keterbukaan informasi publik. Ia menilai, ketiadaan papan proyek di sejumlah titik pembangunan KDMP Tasikmalaya merupakan bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran.
“Kami menemukan banyak titik pembangunan KDMP di Kabupaten Tasikmalaya tanpa papan informasi. Ini anggarannya miliaran rupiah, uang rakyat. Masyarakat berhak tahu sumber dananya, berapa nilainya, serta siapa pelaksananya,” tegas Kevin saat diwawancarai Priangan.com, Rabu (25/2/2026).
Menurutnya, pemasangan papan informasi proyek bukan sekadar pelengkap administrasi, melainkan kewajiban sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tanpa transparansi, kata dia, publik akan sulit melakukan pengawasan.
“Kalau dibiarkan gelap seperti ini, wajar publik curiga. Jangan sampai proyek yang katanya untuk kesejahteraan desa malah jadi ajang bancakan,” ujarnya.
Kevin juga menyoroti minimnya pengawasan terbuka dalam pelaksanaan proyek KDMP Kabupaten Tasikmalaya. Ia menduga potensi penyalahgunaan anggaran akan semakin besar jika informasi dasar seperti nilai proyek dan pelaksana tidak diumumkan secara jelas.
“Labelnya program untuk desa, tapi pengawasannya tertutup. Ini yang membuat kami bertanya-tanya, ada apa di balik proyek ini?” katanya.
Ia turut menyinggung keterlibatan unsur institusi negara dalam manajemen proyek tersebut. Menurut Kevin, siapapun yang terlibat tetap harus menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi.
GMNI Tasikmalaya, lanjutnya, akan terus mengawal proyek KDMP. Mereka mendesak seluruh titik pembangunan segera memasang papan informasi proyek dan membuka detail anggaran kepada masyarakat.
“Ini bukan sekadar bangunan fisik. Ini soal integritas penggunaan uang negara. Jangan jadikan uang rakyat ajang bancakan,” pungkasnya. (ham)
