BANDUNG | Priangan.com – Polemik terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat kembali memunculkan desakan dari berbagai pihak. Orang tua murid, guru, hingga pensiunan pendidik berkumpul di depan Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (29/9/2025), untuk menyuarakan keresahan mereka atas maraknya kasus keracunan yang dialami pelajar.
Ketua Persatuan Purnabakti Pendidik Indonesia (P3I) Jawa Barat, Iwan Hermawan, menyebutkan ada sepuluh daerah di provinsi ini yang tercatat mengalami kasus serupa. Daerah tersebut meliputi Bandung Barat, Cianjur, Garut, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, Sumedang, Kota Bandung, Cirebon, dan Cimahi.
“Dari sepuluh daerah itu, kami mendata ada sekitar 20 kasus keracunan dengan jumlah siswa terdampak mencapai 5.000 hingga 6.000 orang,” ungkap Iwan.
Menurutnya, kondisi ini semestinya membuat pemerintah lebih serius menelusuri pihak-pihak yang terlibat. Ia menilai aparat penegak hukum seakan tidak menaruh perhatian mendalam terhadap kasus MBG, meski jumlah korban cukup banyak.
“Setiap kali ada keracunan, aparat biasanya cepat bertindak. Namun untuk MBG ini, hingga sekarang tidak jelas penyebab, modus, ataupun siapa yang bertanggung jawab,” katanya.
Sorotan juga muncul terkait peran guru dalam distribusi makanan. Iwan menuturkan adanya laporan bahwa seorang guru di Cianjur mengalami gejala keracunan setelah diminta mencicipi menu MBG terlebih dahulu.
“Guru bukan petugas uji makanan. Tidak ada aturan yang mewajibkan guru melakukan hal itu. Namun faktanya ada yang diminta mencoba dulu, dan akhirnya ikut sakit,” ucapnya.
Selain itu, perwakilan orang tua dan guru yang hadir menekankan agar program MBG diarahkan khusus untuk siswa yang benar-benar membutuhkan, sesuai data resmi dari Kementerian Sosial. Mereka berpendapat, siswa dari keluarga mampu sudah mendapatkan dukungan gizi dari rumah, sehingga anggaran negara bisa lebih tepat sasaran.
Para peserta aksi juga mendorong agar pola penyaluran MBG ditinjau ulang. Salah satu usulan yang muncul adalah menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai dengan pengawasan pihak sekolah. Menurut mereka, anggaran Rp15 ribu per porsi yang selama ini dialokasikan banyak terpotong untuk biaya operasional.
“Kalau uang diberikan langsung, orang tua bisa menyiapkan bekal anaknya, sementara guru cukup mengawasi jenis makanan yang dibawa,” kata Iwan.
Mereka juga mengusulkan agar pengelolaan makanan diserahkan kepada kantin sekolah atau warung di sekitar lingkungan pendidikan. Langkah ini dinilai bukan hanya memudahkan kontrol, tetapi juga memberdayakan usaha masyarakat kecil.
Lima poin sikap akhirnya disampaikan, mulai dari desakan agar aparat hukum mengusut tuntas kasus MBG, permintaan penghentian sementara program, penolakan keterlibatan guru sebagai pencicip makanan, prioritas penerima untuk siswa dari keluarga tidak mampu, hingga rekomendasi pelibatan usaha lokal dalam penyediaan makanan. (Eri)
