GARUT | Priangan.com – Kabupaten Garut mendapat kehormatan menjadi salah satu daerah pertama yang ditunjuk pemerintah pusat untuk menjalankan program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Rabu (27/8/2025), Pemkab Garut menggelar rapat pleno penetapan siswa di Aula Dinas Sosial Tarogong Kidul.
Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Nurdin Yana, menyebutkan bahwa tahap awal sekolah ini akan digelar di Balai Latihan Kerja (BLK) Kecamatan Samarang.
“Alhamdulillah Kabupaten Garut mendapat kesempatan di fase pertama ini sebagai sekolah rintisan. Sementara kita manfaatkan BLK yang ada, tapi ke depan kita wajib menyiapkan lokasi khusus untuk pembangunan sekolah permanen,” ujar Nurdin.
Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas sekolah rakyat nantinya akan sepenuhnya ditanggung oleh Kementerian PUPR. Pemkab Garut hanya berkewajiban menyediakan lahan minimal 7,5 hektare.
“Alhamdulillah semua dibiayai pemerintah pusat. Dari kita hanya menyiapkan lahannya saja,” tambahnya.
Untuk angkatan perdana, Sekolah Rakyat di Garut akan menampung 75 siswa yang dibagi ke dalam tiga rombongan belajar: satu rombel setara SD dan dua rombel setara SMP. Seluruh peserta didik berasal dari keluarga tidak mampu, terutama anak-anak yang putus sekolah berdasarkan data DTKS.
“Prioritasnya anak-anak kita dari keluarga kurang beruntung di desil 1 dan 2. Mereka yang putus sekolah, itu poin utama program ini,” jelas Nurdin.
Sekolah Rakyat akan menerapkan sistem fullday school dengan fasilitas asrama, sehingga kebutuhan siswa – mulai dari makan, tempat tinggal, hingga biaya pendidikan – sepenuhnya ditanggung negara.
Tenaga pengajar akan direkrut dari berbagai kalangan, mulai dari PNS, honorer hingga P3K. “Untuk tiga rombel ini minimal ada satu kepala sekolah dan 20 guru,” kata Nurdin.
Kepala BBPPKS Bandung, Iyan Kusmadiana, yang ikut hadir dalam pleno menambahkan bahwa seleksi siswa dilakukan secara ketat.
“Pleno hari ini merupakan rapat kedua. Sebelumnya, calon peserta sudah ditentukan lalu diverifikasi melalui kunjungan langsung (home visit) oleh pendamping PKH. Hasilnya kini sudah disepakati bersama dan siap diajukan ke bupati untuk diterbitkan SK,” ungkap Iyan.
Setelah SK keluar, siswa akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di BLK Samarang.
Menurut Iyan, Garut termasuk dalam kelompok tahap 1C bersama 64 daerah lain. Targetnya, seluruh sekolah rakyat tahap ini sudah beroperasi penuh pada September 2025.
“Program ini wujud sinergi pemerintah pusat dan daerah. Kementerian Sosial menjadi koordinator, PUPR membangun fasilitas, sementara pemda melalui dinas terkait mendukung penuh di berbagai aspek,” tegas Iyan.
Dengan kehadiran Sekolah Rakyat, diharapkan anak-anak Garut dari keluarga kurang mampu tidak lagi terhalang biaya untuk menempuh pendidikan layak, sekaligus menjadi contoh nyata komitmen negara hadir bagi rakyat kecil. (Az)
