GARUT |Priangan.com – Pemerintah Kabupaten Garut mulai menggarap serius penataan aset milik daerah yang selama ini dinilai belum termanfaatkan secara optimal.
Hal ini mengemuka dalam kegiatan Coaching Clinic yang digelar di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Garut, Selasa (17/6/2026), yang menghadirkan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan RI sebagai mitra strategis.
Bupati Garut, Abdusy Syakur Amin, secara langsung membuka pertemuan tersebut, dan menggarisbawahi pentingnya pembenahan manajemen aset untuk meningkatkan kinerja pembangunan daerah.
“Pengelolaan barang milik daerah tidak cukup hanya sekadar pencatatan. Kita harus bisa menjadikannya sebagai sumber daya ekonomi yang menopang kemajuan Garut,” tegas Syakur di hadapan peserta yang terdiri dari para kepala perangkat daerah, asisten daerah, serta tim dari LMAN.
Syakur menyampaikan bahwa masih ada catatan dari hasil audit BPK terhadap pengelolaan aset Pemerintah Kabupaten Garut tahun anggaran 2024. Beberapa di antaranya menyangkut rendahnya tingkat pemanfaatan aset daerah, serta kurangnya upaya inventarisasi dan optimalisasi aset secara menyeluruh.
Sebagai langkah pembenahan, ia menekankan lima hal kepada jajarannya: peningkatan pemahaman peran kepala perangkat daerah sebagai pengguna aset, komitmen jangka panjang dalam pengelolaan, transformasi aset pasif menjadi produktif, percepatan inventarisasi dan pengamanan aset, serta integrasi manajemen aset ke dalam perencanaan strategis daerah.
“Tertib administrasi itu penting, tapi jauh lebih penting bagaimana aset daerah kita berkontribusi terhadap kemandirian fiskal. Ini soal mindset baru dalam melihat aset sebagai modal pembangunan,” tandasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Bramantya Harimurti, Kepala Divisi Konsultasi LMAN, mengajak para peserta untuk mengubah cara pandang dalam memperlakukan aset negara.
“Seringkali kita hanya melihat aset dari sisi biaya pemeliharaan atau kerusakan fisik. Padahal, diamnya aset juga berbiaya—baik secara ekonomi, reputasi, maupun peluang yang hilang,” ujarnya.
Menurut Bramantya, tantangan pengelolaan aset tidak hanya terletak pada teknis administrasi, tetapi juga pada lemahnya sinergi dan kurangnya keberanian mengambil langkah strategis.
Salah satu risiko nyata yang ia sebutkan adalah penguasaan aset oleh pihak tak bertanggung jawab akibat lemahnya pengawasan dan tidak adanya pemanfaatan konkret.
“Jika kita tidak bergerak, maka yang terjadi adalah stagnasi. Dan stagnasi itu mahal. Bukan hanya menguras anggaran, tapi juga memperlemah daya saing pemerintah daerah,” jelasnya.
Ia mengapresiasi langkah Pemkab Garut yang mulai serius memperbaiki tata kelola aset, dan berharap kegiatan ini menjadi awal dari proses panjang reformasi manajemen aset daerah yang lebih efisien dan berdampak. (yna)
