JAKARTA | Priangan.com – Indonesia tercatat sudah menjadi bagian dari anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 28 September 1950. Namun, dalam perjalanannya, tanah air kita tercinta ini faktanya pernah keluar sebagak anggota PBB. Itu terjadi pada tahun 1965, tepatnya ketika Indonesia masih berada di bawah kekuasaan Soekarno.
Lantas, apa yang jadi alasannya? Langkah ini disinyalir dipicu atas kekecewaan Presiden Soekarno terhadap rencana pembentukan Federasi Malaysia. Bukan tanpa sebab, Soekarno menilai, pembentukan Federasi Malaysia hanyalah sebuah alat neolokonialisme Inggris yang bisa mengancam stabilitas di kawasan serta kedaulatan Indonesia.
Situasi makin memuncak ketika Malaysia diterima sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada tahun 1965. Keputusan tersebut, menurut Soekarno, menunjukkan keberpihakan PBB kepada Malaysia dan mengabaikan prinsip netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi. Kekecewaan ini membuat Indonesia merasa tidak lagi memiliki tempat dalam organisasi tersebut.
Maka dari itu, lewat sebuah pidato yang berapi-api, Soekarno menyampaikan keputusannya kepada rakyat Indonesia. Dengan tegas, ia menyatakan bahwa Indonesia tidak dapat terus menjadi bagian dari PBB yang dianggapnya diskriminatif dan tidak adil. Pernyataan itu diikuti dengan tindakan resmi, di mana Menteri Luar Negeri Subandrio mengirimkan surat kepada PBB pada 20 Januari 1965, mengonfirmasi pengunduran diri Indonesia yang berlaku mulai 1 Januari 1965.
Keputusan ini membawa dampak signifikan. Di kancah internasional, Indonesia menghadapi isolasi diplomatik, kehilangan akses terhadap diskusi global, dan merenggangkan hubungan dengan negara-negara tetangga. Bahkan, citra Indonesia sebagai salah satu pemimpin Gerakan Non-Blok mengalami kemunduran. Di dalam negeri, keputusan tersebut memperburuk situasi politik dan ekonomi yang sudah tidak stabil. Ketegangan yang terus meningkat akhirnya menjadi salah satu latar belakang peristiwa G30S/PKI pada akhir 1965.
Setelah pergolakan politik dan berakhirnya kepemimpinan Soekarno, Jenderal Soeharto mengambil alih kekuasaan. Salah satu kebijakan besar di awal pemerintahannya adalah membawa Indonesia kembali ke PBB pada 28 September 1966. Langkah ini menandai dimulainya era baru hubungan luar negeri Indonesia yang lebih pragmatis dan terbuka terhadap kerja sama internasional. Hingga kini, status keanggotaan Indonesia sebagai anggota PBB masih terjaga dengan baik. (ersuwa)