TASIKMALAYA | Priangan.com — Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan meningkatnya keluhan masyarakat soal pelayanan publik, anggaran gaji dan tunjangan DPRD Kota Tasikmalaya yang mencapai Rp30,15 miliar kembali menuai sorotan tajam dari publik. Warga menilai besarnya anggaran tersebut tidak sebanding dengan dampak nyata yang mereka rasakan di lapangan.
Berdasarkan dokumen penganggaran resmi, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Kota Tasikmalaya sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Ayat (1) huruf c ditetapkan sebesar Rp30.151.051.600. Anggaran ini mencakup sedikitnya 13 pos belanja, mulai dari uang representasi, tunjangan jabatan, hingga tunjangan transportasi dan kesejahteraan.
Pos Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD menjadi yang terbesar dengan nilai Rp10,62 miliar, disusul Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp8,9 miliar, serta Tunjangan Komunikasi Intensif yang mencapai Rp5,67 miliar. Jika digabungkan, tiga pos tersebut menyerap lebih dari 80 persen total anggaran gaji dan tunjangan DPRD Kota Tasikmalaya.
Besarnya anggaran ini memicu reaksi keras dari warga. Rudi (42), warga Kecamatan Cihideung, mengaku kecewa melihat prioritas anggaran yang dinilai timpang.
“Kalau gaji dan tunjangan DPRD sampai puluhan miliar, kami sebagai warga bertanya, apa yang sudah kami rasakan? Jalan rusak masih ada, pelayanan publik lambat, tapi wakil rakyatnya hidup nyaman,” ujarnya, Selasa (20/1/2026).
Hal senada disampaikan Siti Aminah (35), warga Kecamatan Tamansari. Ia menilai DPRD seharusnya lebih peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
“Banyak warga masih kesulitan ekonomi. Kalau DPRD mau tunjangan besar, seharusnya kinerjanya juga besar dan terlihat. Jangan hanya rapat dan reses, tapi masalah rakyat tidak selesai,” katanya.
Selain itu, warga juga menyoroti tunjangan komunikasi intensif dan transportasi yang nilainya miliaran rupiah. Andi (28), pemuda asal Kecamatan Indihiang, mempertanyakan urgensi anggaran tersebut di era digital.
“Sekarang komunikasi bisa online, rapat bisa daring. Kenapa tunjangan komunikasi dan transportasi sampai miliaran? Ini harus dijelaskan ke publik secara terbuka,” tegasnya.
Di tengah sorotan masyarakat, anggaran gaji dan tunjangan DPRD Kota Tasikmalaya kini menjadi ujian serius komitmen wakil rakyat dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar formalitas administratif dalam dokumen APBD. (yna)
