NEW YORK | Priangan.com – Potret delegasi Indonesia dalam sidang PBB yang digelar pada 1947 viral di berbagai media sosial. Dengan bakcsound bernuansa berkelas, para tokoh yang menjadi perwakilan Indonesia itu nampak gagah saat mewakili tanah air di hadapan dunia internasional.
Sidang PBB yang digelar tepat pada 14 Agustus 1947 di New York, Amerika Serikat, ini menjadi momen bersejarah sekaligus penting dalam perjalanan diplomasi Indonesia pasca proklamasi kemerdekaan. Lantas, seperti apa kisahnya?
Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia hadir untuk menyampaikan kondisi sebenarnya terkait konflik bersenjata yang terjadi antara Indonesia dan Belanda, menyusul dilancarkannya Agresi Militer I oleh Belanda pada 21 Juli 1947.
Delegasi Indonesia pada saat itu terdiri dari tokoh-tokoh penting, seperti Sutan Sjahrir, Haji Agus Salim, Soedjatmoko, dan Soemitro Djojohadikusumo. Kehadiran mereka mewakili suara Republik Indonesia yang saat itu masih dalam fase atau upaya mempertahankan kedaulatan dari ancaman kolonialisme yang kembali muncul pasca kemerdekaan.
Sidang ini dilatarbelakani oleh adanya laporan dari pemerintah Australia terkait situasi di Indonesia kepada PBB. Laporan tersebut berisi tentang informasi operasi militer Belanda di Indonesia. PBB pun kemudian menindaklanjuti laporan itu. Mereka mengeluarkan resolusi tepat pada 1 Agustus 1947 dan menyerukan penghentian pertempuran serta melakukan penyelesaian konflik lewat jalur diplomasi.
Dalam forum, Sutan Sjahrir mendapat kesempatan berbicara mewakili Indonesia. Ia menyampaikan keberatan atas tindakan militer Belanda dan meminta penghentian agresi yang dinilai melanggar kedaulatan negara yang telah merdeka.
Selain itu, ia juga membantah tuduhan pihak Belanda yang menyatakan bahwa Republik Indonesia merupakan bentukan pendudukan Jepang. Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat posisi Indonesia di hadapan negara-negara anggota PBB.
Sidang ini lantas menghasilkan dua keputusan. Pertama, Indonesia diminta untuk memberikan laporan mengenai kondisi dalam negeri secara menyeluruh. Kedua, dibentuk Komisi Tiga Negara yang bertugas untuk memediasi dan mencari jalan keluar atas konflik yang terjadi antara kedua belah pihak.
Melalui pendekatan yang mengedepankan dialog dan keadilan, Indonesia pun secara tidak langsung berhasil menunjukkan eksistensinya sebagai negara berdaulat di tengah ketegangan politik global pasca Perang Dunia Ii kala itu. (wrd)
