TASIKMALAYA | Priangan.com – Ketua Forum Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Jawa Barat, Ato Rinanto, menyarankan agar anak-anak yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan dan saat ini berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) menjadi kelompok prioritas untuk program barak militer yang sedang diwacanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Ato, saat ini terdapat ratusan anak di Jawa Barat yang sudah dijatuhi vonis hukum atas berbagai tindak pidana serius, mulai dari pembunuhan, narkoba, kekerasan, hingga keterlibatan dalam geng motor.
“Di LPKA Sukamiskin saja ada 204 anak yang sudah divonis. Mereka bukan lagi anak yang sekadar nakal, tapi sudah melalui proses hukum. Ini bisa menjadi titik awal yang realistis untuk pilot project program barak militer,” ujarnya dalam podcat Priangan.com, Selasa (13/5/2025).
Ia menjelaskan, daripada menyisir data di sekolah yang belum tentu memiliki kasus berat, lebih baik program ini difokuskan terlebih dahulu pada anak-anak yang kasusnya sudah jelas dan status hukumnya telah diputuskan pengadilan.
“Daripada repot mengklasifikasi anak-anak di sekolah, lebih efektif dimulai dari yang sudah nyata-nyata bermasalah secara hukum. Anak-anak yang membunuh, terlibat kekerasan, atau narkoba, bisa jadi prioritas awal,” katanya.
Ato juga menambahkan bahwa kasus serupa tidak hanya terjadi di LPKA Sukamiskin. Di wilayah Priangan Timur, termasuk Pangandaran, juga terdapat anak-anak yang sedang menjalani hukuman karena kasus-kasus berat seperti persetubuhan dan kekerasan.
Meski begitu, Ato menegaskan bahwa pendekatan ini harus tetap memperhatikan hak anak dan prinsip pembinaan, bukan semata-mata penghukuman. Menurutnya, barak militer bisa menjadi salah satu bentuk pembinaan, namun harus dijalankan secara manusiawi dan sesuai kebutuhan anak.
“Yang terpenting adalah menjaga integritas pembinaan. Anak-anak ini tetap istimewa, tetap anak-anak Jawa Barat yang harus diselamatkan, bukan dihakimi,” tegasnya.
Usulan ini muncul di tengah perdebatan publik soal efektivitas dan etika pendekatan barak militer terhadap kenakalan remaja. Ato menilai bahwa program ini bisa diterapkan secara selektif, dan memulai dari anak-anak yang sudah terdata dan memiliki dasar hukum yang kuat adalah langkah yang masuk akal. (yna)
