TASIKMALAYA | Priangan.com – Di balik dinamika pemerintahan Kota Tasikmalaya yang akhir-akhir ini kerap disorot publik, muncul nama-nama tak resmi yang disebut-sebut memiliki pengaruh kuat terhadap kebijakan Wali Kota Viman Alfarizi Ramdhan.
Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Priangan.com, Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Tasikmalaya, Asep Endang M. Syam, mengungkapkan adanya apa yang ia sebut sebagai “aktor bayangan” yang berada di luar struktur pemerintahan formal.
“Ya, itu yang banyak beredar dan menjadi perbincangan di kalangan masyarakat serta elit politik lokal. Ada sebutan ‘Ibu Suri’, ada ‘Trio Egi’, bahkan muncul istilah ‘Luhud’ versi Tasik. Ini semua menggambarkan adanya pengaruh eksternal yang sangat besar terhadap kebijakan-kebijakan wali kota,” ungkap Asep kepada Priangan.com, Senin (1/7/2025).
Menurut Asep, istilah-istilah tersebut bukan hanya sekadar lelucon politik. Ia menilai kemunculannya menunjukkan adanya keresahan di masyarakat terhadap proses pengambilan kebijakan yang dinilai tidak transparan dan terkesan dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu yang berada di luar struktur resmi pemerintahan.
“Ini bukan hanya soal gosip politik. Kalau pengaruh itu hanya untuk memberi masukan positif, tentu kita bisa memaklumi. Tapi kalau sampai memengaruhi pengambilan keputusan strategis, apalagi dalam penempatan jabatan strategis di lingkungan Pemkot, ini bisa jadi ancaman serius bagi tatanan birokrasi yang sehat,” tegasnya.
Asep juga menyayangkan sikap wali kota yang dinilainya terlalu berhati-hati dan lambat dalam mengambil keputusan. Ia menyebut Viman sebagai pemimpin yang “overthinking”, terlalu banyak mempertimbangkan hal-hal di luar aspek profesionalisme.
“Kami lihat wali kota ini banyak pertimbangan, bahkan berlebihan. Dalam beberapa hal, kehati-hatian itu bisa positif. Tapi kalau membuat proses jadi lambat, keputusan tidak kunjung diambil, dan semua menunggu, maka ujungnya stagnasi. Pemerintahan jadi mandek,” ujar Asep.
Stagnasi ini, kata Asep, paling terasa dalam pengisian jabatan di sejumlah posisi penting. Hingga pertengahan tahun 2025, sejumlah jabatan eselon II dan III masih belum diisi secara definitif, padahal kebutuhan akan kepastian struktur birokrasi sangat mendesak, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan kota.
“Pengisian jabatan yang terlalu lama ini memperlihatkan bahwa ada tarik-menarik kepentingan. Wali kota terlihat sulit mengambil keputusan tegas. Padahal birokrasi itu harus berjalan sesuai sistem, bukan berdasar tekanan atau titipan,” tambahnya.
Asep menekankan pentingnya kembali ke prinsip dasar dalam tata kelola pemerintahan, yakni sistem merit. Dalam sistem ini, setiap orang ditempatkan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi, bukan karena kedekatan personal atau faktor politis.
“Kalau penunjukan jabatan hanya berdasar siapa yang dekat atau siapa yang punya backing, maka birokrasi kita akan runtuh. Kita harus ingat bahwa profesionalisme birokrasi adalah fondasi dari pelayanan publik yang baik,” jelas Asep.
Menurutnya, sistem merit menjadi semakin penting ketika pemerintahan sedang menghadapi tuntutan efisiensi dan akuntabilitas. “Jangan sampai publik kehilangan kepercayaan karena merasa bahwa pemerintahan ini bukan lagi dikelola oleh pejabat-pejabat yang mumpuni, tapi oleh ‘figur-figur bayangan’ yang tidak pernah ikut kontestasi publik,” ujarnya.
Terkait dengan berbagai kekisruhan yang terjadi, Asep mengisyaratkan bahwa DPRD tidak akan tinggal diam. Menurutnya, jika ketidakterbukaan dalam pemerintahan terus berlanjut dan tidak ada upaya perbaikan, maka DPRD bisa saja menggunakan hak-haknya secara konstitusional.
“Kami di DPRD punya instrumen untuk mengoreksi pemerintah daerah. Salah satunya interpelasi. Ini bukan soal menjatuhkan, tapi soal mengoreksi arah kebijakan. Kalau wali kota tidak bisa menjelaskan siapa sebenarnya yang memengaruhi keputusannya, ini akan terus jadi pertanyaan publik,” pungkasnya. (yna)
