TASIKMALAYA | Priangan.com – Janji efisiensi yang kerap digembar-gemborkan Bupati Tasikmalaya dinilai tidak lebih dari slogan politik. Anggaran Sekretariat Daerah (Setda) tahun 2025 justru membengkak hingga puluhan miliar rupiah, dengan berbagai pos belanja yang dianggap tidak rasional.
Ketua DPK Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) Kabupaten Tasikmalaya, Givan Alifia Muldan, menilai klaim efisiensi yang hanya lahir dari narasi sepihak birokrasi tanpa melibatkan publik menunjukkan kemunduran tata kelola. Menurutnya, efisiensi tanpa transparansi hanyalah ilusi.
“Anggaran bukan sekadar angka, melainkan kontrak sosial antara pemerintah dan rakyat. Jika transparansi dilemahkan, maka kontrak sosial itu kehilangan legitimasi,” kata Givan, Kamis malam (28/8/2025).
Ia menyoroti sejumlah pos belanja yang janggal. Belanja pakan kepala daerah dan wakil sebesar Rp 840 juta, internet dan TV berlangganan Rp 437 juta, pengadaan kendaraan Rp 1,9 miliar, hingga jamuan makan-minum Rp 1,8 miliar. Anggaran perjalanan dinas pun mencapai Rp 2,7 miliar, sementara ada pula alokasi sosialisasi Rp 573 juta yang belum jelas bentuk kegiatan maupun target audiensnya.
“Apakah pos-pos itu bisa disebut efisiensi? Jelas tidak. Itu hanya jargon politik tanpa dasar akademis maupun analisis biaya-manfaat,” tegasnya.
Selain soal alokasi anggaran, Givan juga mengkritisi sikap Sekretaris Daerah (Sekda) Tasikmalaya yang dinilai defensif saat menanggapi kritik. Permintaan agar media mengajukan audiensi resmi dianggap kontra produktif terhadap semangat keterbukaan.
“Seorang pejabat strategis harus melihat kritik sebagai sistem peringatan dini, bukan ancaman. Efisiensi hanya mungkin lahir jika birokrasi berani terbuka,” ujarnya.
Sebagai solusi, Jaman mendorong adanya audit independen yang hasilnya dipublikasikan secara berkala, serta forum akuntabilitas terbuka dengan melibatkan DPRD, akademisi, media, dan masyarakat sipil. Menurut Givan, rakyat tidak boleh diposisikan sebagai objek kebijakan, melainkan harus menjadi subjek dalam perumusan anggaran.
Ia menekankan bahwa efisiensi sejati bukan memangkas anggaran secara serampangan, tetapi memastikan setiap rupiah kembali ke rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang adil, transparan, dan bermartabat.
“Kalau tidak berbasis data, audit, dan partisipasi, efisiensi hanya akan jadi slogan kosong,” pungkasnya. (yna)
