TASIKMALAYA | Priangan.com – Ketidakjelasan status tenaga non-ASN di Kota Tasikmalaya kembali mencuat ke permukaan. Forum Komunikasi Honorer Kota Tasikmalaya (FKHKT) secara terbuka menyampaikan keresahan mereka kepada Pemerintah Kota Tasikmalaya, menuntut kejelasan terkait kelanjutan nasib lebih dari seribu tenaga honorer yang masih belum mendapat kepastian jelang tenggat waktu Oktober 2025 yang ditetapkan pemerintah pusat.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wakil Ketua FKHKT, Asep Setiawan, dalam forum audiensi bersama Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, beberapa waktu lalu.
“Kami tidak menuntut yang muluk-muluk, hanya ingin kepastian. Apakah Pemkot sudah berkoordinasi dengan pusat? Apa kendalanya? Kalau memang anggaran jadi hambatan, kami siap bantu dorong,” ujar Asep usai pertemuan.
Menurut Asep, tenaga honorer tidak ingin hanya menjadi penonton dalam proses transisi ini. Mereka bahkan siap ikut mendampingi pemerintah daerah melakukan kunjungan langsung ke Kementerian PAN-RB maupun Badan Kepegawaian Negara (BKN), jika diperlukan.
“Kalau hanya soal biaya perjalanan dinas, mari kita tempuh bersama-sama. Tapi kalau memang pemerintah menunggu pengumuman tahap II PPPK, kami masih bisa bersabar. Namun kalau setelah itu tetap tidak ada kejelasan, kami akan bergerak,” tambahnya.
Bukan dalam bentuk unjuk rasa, lanjut Asep, tapi melalui apel gabungan di Bale Kota sebagai bentuk penyampaian aspirasi secara santun dan terbuka kepada Wali Kota, selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Kami tidak ingin gaduh. Kami hanya ingin dibina dan diberi arahan langsung. Tidak ada aksi turun ke jalan, hanya apel sebagai bentuk permintaan kejelasan,” tegasnya.
Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, yang hadir dalam pertemuan tersebut menyatakan empatinya atas kegelisahan para tenaga non-ASN.
Meski urusan kepegawaian bukan bagian dari tugas pokoknya secara struktural, Diky menyatakan kesediaannya untuk menjadi jembatan komunikasi antara FKHKT, Pemkot, dan pemerintah pusat.
“Saya tidak bisa menjanjikan hasil, tapi saya siap bantu menjalin komunikasi. Kalau perlu, saya sendiri yang akan ke BKN atau Kemenpan-RB, asalkan diizinkan oleh Wali Kota,” ujar Diky.
Ia juga mengapresiasi dedikasi para tenaga honorer yang selama ini telah memberikan kontribusi besar, bahkan dalam banyak kasus menunjukkan kinerja yang tak kalah dari ASN.
Diky menilai penting bagi pemerintah pusat mempertimbangkan faktor kompetensi dan loyalitas yang telah ditunjukkan para honorer, banyak di antaranya telah mengabdi belasan hingga puluhan tahun.
“Yang penting, informasi pusat jangan mandek di atas. Tenaga honorer ini berhak tahu apa yang sedang diperjuangkan untuk mereka, agar mereka bisa ambil sikap dan bersiap dengan realitas,” pungkasnya.
Diky memastikan akan memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk mendalami progres koordinasi terkait penyelesaian masalah ini.
Ia menegaskan, jika belum ada hasil yang jelas, ia tidak segan berangkat ke pusat walau tanpa didampingi pejabat lain.
“Ini bukan soal siapa yang berwenang, tapi siapa yang peduli. Kalau saya bisa membantu, kenapa tidak?” tutupnya. (yna)
