TASIKMALAYA | Priangan.com — Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Muslim, menyoroti buruknya nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 yang dinilainya sebagai indikator kegagalan reformasi birokrasi. Namun, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dibebankan sepenuhnya kepada aparatur sipil negara (ASN) di level bawah.
Menurut Asep Muslim, pelayanan publik merupakan tugas pokok dan substansi utama keberadaan birokrasi pemerintahan. ASN, kata dia, secara moral digaji dari uang rakyat sehingga seharusnya mengedepankan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan publik itu tugas pokok birokrasi. ASN digaji dari uang rakyat, maka harus mengutamakan pelayanan. Tetapi dalam konteks IPP yang buruk ini, prinsipnya jelas: tidak ada prajurit yang salah,” ujar Asep Muslim kepada Priangan.com, Selasa (20/1/2026).
Ia menilai, rendahnya skor IPP justru mencerminkan persoalan kebijakan di tingkat pimpinan daerah. Asep Muslim menyebut, kegagalan pelayanan publik bisa jadi merupakan dampak dari kebijakan struktural yang tidak berjalan efektif, bukan semata kesalahan individu ASN.
Salah satu faktor yang disorotnya adalah kebijakan rotasi dan mutasi besar-besaran di lingkungan Pemkab Tasikmalaya selama sekitar lima bulan terakhir pada tahun 2025. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi melemahkan konsolidasi internal birokrasi dan berdampak langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik.
“Rotasi dan mutasi yang dilakukan dalam waktu singkat dapat mengganggu konsolidasi. ASN belum sepenuhnya beradaptasi dengan tugas baru, sementara pelayanan kepada masyarakat harus tetap berjalan,” jelasnya.
Asep Muslim menegaskan, kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi Bupati Tasikmalaya. Ia meminta agar kebijakan manajemen ASN dan reformasi birokrasi benar-benar diarahkan untuk memperkuat kinerja pelayanan, bukan justru melemahkan sistem yang sudah berjalan.
Menurutnya, IPP bukan sekadar angka administratif, melainkan cerminan langsung dari pengalaman masyarakat dalam mengakses pelayanan pemerintah. Jika nilainya buruk, maka masyarakat Tasikmalaya yang paling dirugikan.
“IPP ini harus dibaca sebagai peringatan. Kalau pelayanan publik terganggu, kepercayaan masyarakat juga akan menurun. Evaluasi kebijakan harus dilakukan agar pelayanan kembali optimal,” pungkasnya, (yna)
