TASIKMALAYA | Priangan.com – Rencana penggunaan anggaran belanja jasa konsultan untuk pendataan minimarket di Kota Tasikmalaya menuai sorotan dari DPRD. Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Wahid, S.Pd., menilai langkah yang ditempuh Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan terkesan berlebihan dan kurang efisien.
Menurut Wahid, seharusnya kebutuhan data mengenai jumlah minimarket di Kota Tasikmalaya bisa diperoleh tanpa harus mengeluarkan biaya besar. Sebab, data tersebut sejatinya sudah tercatat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) melalui perizinan usaha maupun sistem Online Single Submission (OSS).
“Kalau kita ingin tahu jumlah minimarket di Kota Tasik, sebenarnya cukup melihat data perizinannya. Itu sudah terekam di DPMPTSP,” ujar Wahid usai mengikuti sidang paripurna DPRD, Sabtu (23/8/2025).
Ia pun menyarankan agar Dinas Koperasi UMKM Perindag lebih dulu melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik DPMPTSP maupun Satpol PP, yang memang memiliki kewenangan dalam pengawasan izin dan operasional minimarket. Dengan cara itu, pendataan bisa lebih akurat tanpa harus mengandalkan jasa konsultan.
Meski demikian, Wahid tidak menutup kemungkinan penggunaan jasa pihak ketiga melalui pos anggaran tertentu tetap diperbolehkan. Hanya saja, ia mengingatkan agar penggunaannya rasional dan benar-benar sesuai kebutuhan.
“Kalau memang ada urgensi untuk analisis lebih lanjut, sah-sah saja. Tapi anggarannya jangan sampai membengkak dan terlihat seperti pemborosan. Harus proporsional,” tegasnya.
Soal besaran anggaran yang telah disiapkan, Wahid mengaku belum menerima rincian resmi. Ia hanya mengetahui nilai yang dianggarkan cukup besar, sehingga wajar jika menimbulkan pertanyaan publik.
“Saya tahu nilainya lumayan tinggi, tapi detail penggunaannya saya belum lihat. Itu yang perlu segera dievaluasi,” ungkapnya.
Wahid berharap Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya dapat segera memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan lebih mendalam. Evaluasi, kata dia, penting dilakukan agar uang rakyat yang dialokasikan melalui APBD benar-benar tepat sasaran.
“Nanti Komisi II yang akan menelaah, sejauh mana anggaran sebesar itu dipergunakan. Jangan sampai terkesan menghamburkan anggaran hanya untuk sesuatu yang sebenarnya bisa diperoleh dengan mudah,” pungkasnya. (yna)
