TASIKMALAYA | Priangan.com – Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya kembali menjadi sorotan setelah data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP mengungkap penggunaan anggaran fantastis untuk kebutuhan makan, minum, dan sewa hotel sepanjang Januari hingga September 2025.
Total anggaran konsumsi yang digelontorkan mencapai Rp1.812.950.868, tersebar dalam 82 item kegiatan mulai dari rapat, sosialisasi, pelayanan kesehatan, hingga renovasi puskesmas. Setiap kegiatan selalu disertai paket makan dan minum dengan nominal beragam, dari Rp1 juta hingga Rp89 juta per kegiatan.
Tak hanya itu, Dinas Kesehatan juga mengalokasikan dana sebesar Rp305.525.000 untuk sewa hotel. Tercatat ada 11 paket kegiatan dengan nilai antara Rp1 juta hingga Rp140 juta, yang seluruhnya digunakan untuk rapat-rapat di luar kantor.
Alokasi belanja jumbo untuk kebutuhan non-layanan ini menuai kritik keras dari DPRD Kota Tasikmalaya. Anggota Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, menilai pola belanja tersebut tidak sensitif terhadap kondisi pelayanan kesehatan di lapangan yang masih memprihatinkan.
“Ini sangat ironis. Anggaran untuk makan, minum, dan hotel mencapai miliaran rupiah, sementara masyarakat masih harus mengantre berjam-jam di puskesmas setiap pagi. Rakyat tentu bertanya, mana yang seharusnya lebih diprioritaskan?” ujar Kepler, Selasa (16/9/2025).
Kepler menyoroti bahwa alokasi besar untuk konsumsi dan hotel sama sekali tidak berbanding lurus dengan kualitas pelayanan kesehatan. “Obat sering kosong, pasien masih harus beli sendiri di apotek. Dokter spesialis di puskesmas pinggiran kota juga minim. Jadi bagaimana logikanya anggaran habis untuk urusan perut dan rapat di hotel, sementara kebutuhan dasar kesehatan masyarakat diabaikan?” tegasnya.
Menurutnya, belanja semacam ini menunjukkan lemahnya orientasi pembangunan kesehatan di Kota Tasikmalaya. “Kesehatan itu layanan dasar. Kalau Dinas Kesehatan sibuk menganggarkan mamin dan hotel, itu artinya mereka lebih mementingkan kenyamanan birokrasi ketimbang kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Kepler mendesak agar Wali Kota Tasikmalaya segera mengevaluasi pola penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan. Ia menilai transparansi dan pengawasan harus diperketat agar tidak terjadi pemborosan. “APBD itu uang rakyat. Jangan sampai habis untuk hal-hal seremonial, sementara rakyat yang sakit tidak terlayani dengan baik,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya terkait kritik DPRD tersebut. (yna)
