TASIKMALAYA | Priangan.com — Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Budi Ahdiat, menilai pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu pengawasan ekstra.
Ia menegaskan, program yang digadang mampu memperbaiki gizi anak-anak Indonesia itu harus dijalankan secara serius, bukan sekadar menggugurkan kewajiban.
“Program ini idenya sangat baik. Tapi yang penting sekarang adalah memastikan pelaksanaannya tidak hanya bagus di laporan, melainkan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Budi saat ditemui akhir pekan lalu.
Menurutnya, MBG sejatinya tidak hanya bertujuan menekan angka stunting dan malnutrisi, tapi juga harus membawa dampak ekonomi bagi warga sekitar.
“Kalau dapurnya ramai, pekerja terserap, dan bahan bakunya dari petani serta pelaku UMKM lokal, itu baru namanya program yang hidup,” ujarnya.
Budi mengungkapkan, setiap dapur MBG bisa menyerap puluhan tenaga kerja. Di beberapa wilayah, satu dapur bahkan melibatkan lebih dari 50 orang, mulai dari juru masak, pengemas, hingga pengantar makanan.
“Dampak ekonomi seperti ini yang seharusnya diperluas. Warga dapat penghasilan, anak-anak dapat makanan bergizi. Semua senang,” tuturnya.
Namun, di balik semangat itu, Budi mengakui masih ada kendala lapangan yang tidak bisa diabaikan. Banyak dapur yang belum beroperasi penuh.
“Dari rencana lebih dari 400 dapur, baru sekitar 60 yang benar-benar berjalan. Bahkan di Sukarame misalnya, dari enam dapur yang direncanakan baru tiga yang aktif,” ungkapnya.
Kondisi itu, lanjut Budi, menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah. “Kalau dapurnya belum siap, bagaimana mau melayani dengan baik? Maka pengawasan dan pembenahan harus dilakukan terus-menerus,” tegasnya.
Ia juga menyoroti isu keamanan pangan, setelah muncul laporan dugaan keracunan di beberapa titik pelaksanaan MBG.
“Kejadian seperti itu harus jadi alarm. Kita bicara makanan untuk anak-anak, jadi standar kebersihan dan proses masak harus diawasi ketat. Jangan sampai gizi gratis malah menimbulkan masalah kesehatan,” tandasnya.
Meski begitu, Budi tetap optimistis. Ia percaya, dengan evaluasi berkala dan partisipasi masyarakat, program MBG bisa menjadi model kebijakan yang berdampak luas.
“Saya berharap desa-desa ikut terlibat, terutama lewat anggaran ketahanan pangan yang mereka miliki. Kalau desa dan masyarakat jalan bareng, MBG ini bisa jadi penggerak ekonomi baru di Tasikmalaya,” katanya. (yna)
