TASIKMALAYA | Priangan.com – Pemanfaatan dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor menjadi sorotan DPRD Kota Tasikmalaya.
Anggota DPRD Kota Tasikmalaya, Ahmad Junaedi Sakan, mendorong Pemerintah Kota untuk lebih aktif menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat demi memastikan proporsi dana tersebut digunakan secara tepat sasaran.
Menurutnya, dana yang berasal dari kontribusi warga dalam bentuk pajak kendaraan semestinya kembali ke masyarakat melalui program-program yang menyentuh kebutuhan paling mendesak.
Salah satunya, kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, adalah pengelolaan sampah yang masih menjadi persoalan klasik di Tasikmalaya.
“Dana dari pajak kendaraan jangan hanya terserap ke sektor rutin seperti perbaikan jalan, apalagi jika kondisi jalan sudah tergolong layak. Akan lebih efektif jika diarahkan ke penanganan sampah, karena manfaatnya langsung bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya, Jumat (30/5/2025).
Junaedi menilai, pengalokasian anggaran saat ini perlu dievaluasi, terutama menyangkut prioritas penggunaan dana hasil transfer dari provinsi.
Ia menekankan pentingnya pendekatan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan riil di lapangan, bukan semata mengikuti pola lama dalam distribusi anggaran.
Selain itu, ia juga mengingatkan perlunya efisiensi dalam setiap lini pengeluaran daerah.
Di tengah keterbatasan anggaran, menurutnya, optimalisasi dana transfer baik dari provinsi maupun pemerintah pusat menjadi kunci.
“Kalau efisiensi dijalankan maksimal, kita tetap bisa mengatasi keterbatasan fiskal daerah. Tinggal bagaimana komunikasi dan koordinasi lintas pemerintahan bisa diperkuat,” tambah mantan Ketua KNPI Kota Tasikmalaya tersebut. (yna)
