TASIKMALAYA | Priangan.com – Di tengah keluhan masyarakat soal pelayanan publik dan pembangunan yang masih jalan di tempat, DPRD Kabupaten Tasikmalaya justru tercatat menghabiskan anggaran konsumsi rapat sebesar Rp1.837.000.000 hanya dalam kurun delapan bulan, sejak Januari hingga Agustus 2025.
Data ini bukan asumsi. Berdasarkan catatan resmi dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), anggaran fantastis itu dibagi ke dalam 13 paket kegiatan. Nominalnya beragam, mulai dari Rp57 juta hingga menembus Rp1 miliar per paket. Semua belanja tersebut masuk kategori “makan dan minum” untuk menunjang rapat DPRD.
Pemerhati kebijakan publik Tasikmalaya, Rico Ibrahim, menilai alokasi tersebut sangat tidak peka terhadap kondisi masyarakat. “Ini bukan sekadar soal nasi kotak atau snack rapat, tetapi soal etika dan prioritas. Anggaran sebesar itu kalau dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti pendidikan atau kesehatan, jelas dampaknya langsung dirasakan rakyat,” ujarnya.
Rico menambahkan, DPRD sebagai lembaga legislatif seharusnya tampil sebagai teladan dalam soal efisiensi anggaran. “Mereka punya fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Bagaimana bisa menjalankan fungsi itu dengan wibawa, jika untuk kebutuhan internal saja boros?” tegasnya.
Belanja makan-minum miliaran rupiah itu kini menuai tanda tanya besar: rapat seperti apa yang membutuhkan biaya konsumsi setinggi itu? Apalagi, dalam periode yang sama masyarakat masih mengeluh soal fasilitas publik yang terbengkalai, infrastruktur jalan yang rusak, hingga layanan dasar yang belum merata.
Rico juga menyoroti soal akuntabilitas dan transparansi. “Kita perlu tahu detailnya. Apakah benar uang itu habis untuk konsumsi rapat, atau ada pembengkakan biaya yang tak bisa dipertanggungjawabkan? DPRD wajib membuka data secara terang-benderang agar tidak muncul kecurigaan publik,” katanya.
Kritik publik pun semakin tajam, karena angka Rp1,8 miliar dalam hitungan sederhana setara dengan ribuan dosis obat generik di puskesmas, ratusan unit kursi sekolah, atau gaji puluhan tenaga honorer yang selama ini kerap mengeluh tidak sejahtera. “Masyarakat butuh bukti bahwa setiap rupiah dari APBD dipakai tepat sasaran. Kalau makan-minum rapat diutamakan, sementara rakyat masih menjerit, jelas ada yang salah dengan prioritas kebijakan,” ucap Rico.
Sampai berita ini ditulis, pihak DPRD Kabupaten Tasikmalaya belum memberikan keterangan resmi terkait dasar dan manfaat dari pengeluaran konsumsi rapat dengan nilai fantastis tersebut. (yna)
