GARUT | Priangan.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Garut menyuarakan desakan keras kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas tragedi memilukan dalam pesta rakyat pernikahan putra Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang digelar di Pendopo Garut, Jumat (18/7/2025).
Dalam insiden itu, tiga orang tewas—dua di antaranya warga sipil dan satu anggota polisi—sementara 23 lainnya luka-luka akibat desak-desakan saat ribuan warga menyerbu acara makan gratis. Delapan korban masih menjalani perawatan intensif di RSUD dr. Slamet Garut.
Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dianggap sebagai musibah biasa. Ia menilai ada kelalaian yang berujung pada jatuhnya korban jiwa dan luka-luka dalam jumlah banyak. Karena itu, DPRD menuntut aparat kepolisian untuk mengungkap penyebab pasti tragedi ini dan menindak jika ditemukan unsur kelalaian.
“Kematian warga dalam sebuah pesta pernikahan adalah hal yang sangat luar biasa dan memprihatinkan. Kami di DPRD mendesak agar penyelidikan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh. Jangan ada yang ditutupi,” ujar Aris kepada wartawan.
Aris juga menyinggung pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan acara yang melibatkan massa besar, apalagi jika diselenggarakan oleh tokoh-tokoh publik. Ia menilai tanggung jawab panitia dan pengamanan perlu ditelusuri lebih jauh.
“Kejadian ini menjadi pelajaran besar. Siapa pun yang terlibat dalam penyelenggaraan acara harus dimintai keterangan,” tambahnya.
Pernikahan yang dimaksud adalah pernikahan Maula Akbar Mulyadi, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus putra sulung Gubernur Dedi Mulyadi, dengan Luthfianisa Putri Karlina, Wakil Bupati Garut yang juga anak Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto. Rangkaian acara berlangsung sejak 14 Juli dan mencapai puncaknya dengan pesta rakyat pada 18 Juli 2025.
Kepala Polres Garut, AKBP Yugi Bayu Hendarto, mengaku pihaknya masih melakukan pendalaman atas insiden yang terjadi. Ia menyebut pengamanan telah dilakukan dengan melibatkan sekitar 400 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dishub.
Namun, ia tidak menjawab secara tegas apakah akan ada pemeriksaan terhadap panitia acara. “Kami akan evaluasi dan dalami semua aspek kejadian ini,” katanya.
Sementara itu, Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan bahwa seluruh biaya pengobatan korban ditanggung pemkab. Ia juga menyatakan akan memberikan santunan duka kepada keluarga korban meninggal dunia.
Menurutnya, banyaknya korban terjadi akibat antusiasme tinggi masyarakat menghadiri acara makan gratis tersebut.
“Banyak warga yang datang membawa anak-anak dan lansia. Situasi tak terkendali karena jumlah massa melebihi kapasitas. Beberapa korban meninggal karena kehabisan oksigen akibat desak-desakan,” ujar Syakur.
Sebagai bentuk penghormatan kepada para korban, seluruh sisa rangkaian pesta rakyat pernikahan tersebut telah resmi dibatalkan setelah rapat darurat antara pemerintah daerah, Polres, Kodim, dan Kejaksaan Negeri Garut.
Tiga korban yang meninggal dunia dalam tragedi itu adalah Vania Aprilia (8 tahun), Dewi Jubaedah (61 tahun), dan Bripka Cecep Saeful Bahri (39 tahun), seorang anggota polisi yang tengah bertugas mengamankan acara. (Az)
