TASIKMALAYA | Priangan.com – Kekecewaan DPRD Kabupaten Tasikmalaya memuncak setelah insentif anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) tak kunjung cair, meski anggarannya sudah dipatok dalam APBD 2025.
Tercatat, insentif dua triwulan tertunda tanpa alasan yang jelas, padahal peran Linmas dianggap vital dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, menegaskan pemerintah daerah tidak bisa mengabaikan kewajiban yang sudah dianggarkan.
“Kalau sudah masuk APBD, harus direalisasikan. Kendala efisiensi anggaran bukan alasan. Pemkab wajib mencari solusi agar Linmas tidak jadi korban,” tegasnya, Senin (22/9/2025).
Nada serupa disampaikan Ketua Fraksi Gerindra, Usman Kusmana. Ia mengingatkan, insentif Linmas bukan sekadar angka, melainkan bentuk penghargaan negara atas kontribusi mereka menjaga keamanan desa dan kelurahan.
“Ini hak mereka, bukan belas kasihan. Regulasi pun sudah mengatur dengan jelas. Pemkab harus segera mencairkan,” ucap Usman.
Ketua Fraksi PAN, Aang Munawar, menilai keterlambatan pencairan bisa menurunkan semangat Linmas dalam menjalankan tugas lapangan.
“Mereka garda terdepan yang sering terlibat langsung saat ada kegiatan besar maupun penanganan keamanan. Wajar jika insentif jangan ditunda,” katanya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nanang Romli, mengingatkan Pemkab agar tak main-main dengan aturan. Menurutnya, dasar hukum pemberian insentif Linmas sudah sangat jelas, mulai dari Permendagri Nomor 26 Tahun 2020, Perbup Nomor 66, hingga keputusan Satpol PP.
“Dalam APBD 2025 sudah disiapkan Rp7 miliar untuk insentif Linmas dan Rp2 miliar untuk BPJS Ketenagakerjaan. Kalau ditunda, itu berarti mengingkari regulasi dan janji pemerintah,” tegasnya.
DPRD pun bulat menekan Pemkab agar segera merealisasikan hak Linmas. Mereka menilai, tanpa kepastian insentif, semangat pengabdian para Linmas bisa luntur, sementara daerah tetap membutuhkan keberadaan mereka. (yna)
