CIAMIS | Priangan.com – Pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2026 di DPRD Ciamis kembali menempatkan infrastruktur jalan sebagai isu utama. Hal itu terungkap dalam rapat Komisi C DPRD Ciamis bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Ketua Komisi C DPRD Ciamis, Slamet Triana, menegaskan bahwa kerusakan jalan tidak bisa lagi ditunda penanganannya.
“Dari laporan DPUPRP Ciamis, kerusakan jalan terparah ada di Banjaranyar. Itu telah diusulkan masuk dalam rancangan KUA-PPAS 2026,” ujarnya, Sabtu (4/10.2025).
Selain masalah jalan, rapat yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah DPRD Ciamis itu juga membahas penanganan lingkungan hidup. DPRKPLH Ciamis diminta menyiapkan langkah konkret agar pengelolaan sampah lebih terarah, terutama di wilayah yang belum memiliki bank sampah.
Slamet Triana juga mengungkapkan adanya rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk ikut menangani ruas jalan kabupaten melalui skema belanja langsung provinsi.
“Menindaklanjuti hal tersebut, Komisi C rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke DPUPR Provinsi Jawa Barat. Tujuannya untuk membahas lebih lanjut status jalan kabupaten dan provinsi yang menjadi kewenangan,” kata dia.
Selain infrastruktur, banjir yang kerap melanda sejumlah desa di Kecamatan Rancah turut dibahas. Penyebab genangan diketahui berasal dari tumpukan batu yang menghambat saluran air di bawah jembatan. Komisi C mendorong perbaikan teknis agar hambatan itu disingkirkan sehingga banjir tidak berulang.
Terkait persoalan lingkungan, Slamet menekankan bahwa kebiasaan masyarakat membakar sampah masih sering terjadi akibat keterbatasan sarana. Ia berharap pengelolaan sampah dapat diperluas hingga ke pelosok desa agar lebih ramah lingkungan. (Eri)