JAKARTA | Priangan.com – Pada 4 Februari 2026, Komisi V DPR RI memanggil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo ke Gedung DPR untuk mengikuti rapat kedja yang memabahas evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 sekaligus rencana kedja dan page anggaran 2026.
Rapat ini menjadi perhatian karena menyentuh langsung efektivitas belanja insfatuktur nasional, sektor yang selama ini menyerap anggaran besar dan berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan.
Pada forum tersebut, Komisi V menyoroti capaian serapan anggaran dan realisasi fisik Kementerian PU sepanjang 2025. Berdasarkan data yang dipaparkan, pagu anggaran Kementerian PU tahun lalu mencapai Rp112,13 triliun.
Dari jumlah tersebut, realiasai keuangan tercatan sebesar 95,23%, sementara realisasi fisio mencapai 95,17%. Angka tersebut relatif tintai dibandingkan beberapa Kementerian lain, namun DPR menegaskan bahwa capaian presentase tidak boleh mengabaikan kualitas hasil pembangunan.
Anggota Komisi V meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek-proyek strategis, mulai dari infrastuktur jalan, sumber daya air, hingga perumahan dan permukiman. Evaluasi dinilai penting untuk memastikan tidak ada pekerjaan yang dikebut di akhir tahin hanya demi mengejar serapan anggaran.
Selain evaluasi kinerja 2025, rapat kedja juga membahas rencana program dan pagu anggaran Kementerian PU untuk 2026. DPR ingin memastikan perencanaan tahun depan lebih adaptif terhadap tantangan pembangunan, termasuk keterbatasan fiskal dan kebutuhan priorotas nasional.
Melalui rapat ini, Komisi V berhaharp Kementerian PU damat meningkatkan efektivitas belanda infrastuktur, tidak hanya dari sisi angka realisasi, tetapi juga dampak nyata pembangunan bagi masyarakat. (Zia)
