DPR dan Pemerintah Bahas Tindak Lanjut Kebocoran Data

JAKARTA | Priangan.com – Dalam era digital yang serba cepat, ancaman keamanan siber kian mengkhawatirkan. Terbaru, kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang melibatkan jutaan individu, termasuk Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat tinggi, memicu reaksi cepat dari DPR dan pemerintah.

Komisi I DPR menggelar rapat darurat di Senayan, Jakarta, pada Senin (23/9) dengan menghadirkan Menko Polhukam Hadi Tjahtjanto dan Wakil Menkominfo Nezar Patria serta Angga Raka Prabowo. Rapat ini menjadi langkah proaktif untuk membahas pencegahan serangan siber di masa mendatang dan memastikan keamanan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengungkapkan betapa pentingnya isu ini. Rapat ini dimaksudkan untuk mengevaluasi langkah-langkah pemulihan dan memberikan laporan terkini tentang kebocoran data, yang telah menggegerkan publik.

“Raker pada 27 Juni 2024 di antaranya menghasilkan keputusan di mana Komisi I berpendapat bahwa keamanan siber bukan sekadar masalah teknis melainkan isu strategis yang berdampak luas pada keamanan dan kedaulatan negara,” ujarnya.

Informasi kebocoran ini berawal dari cuitan Teguh Aprianto, pendiri Ethical Hacker Indonesia, yang menyebutkan bahwa hacker Bjorka berhasil membocorkan data NPWP dari sekitar enam juta orang.

“Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor handphone, e-mail, dan lain-lain. NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani, dan menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku,” jelas Teguh, yang menambahkan bahwa data ini diperdagangkan dengan harga mencapai Rp 150 juta.

Menanggapi situasi ini, Presiden Jokowi segera memberikan instruksi kepada Kementerian Kominfo dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengambil tindakan mitigasi.

“Ya saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kemenkeu untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN untuk memitigasi secepatnya,” tegasnya. Jokowi juga mengingatkan bahwa kejadian serupa telah terjadi di negara lain, menyoroti pentingnya pengelolaan data yang aman.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pun tak tinggal diam. Ia menekankan bahwa evaluasi sedang dilakukan oleh tim teknis untuk memastikan keamanan data nasabah.

“Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman,” ungkapnya.

Kejadian ini menunjukkan bahwa dunia digital menghadirkan tantangan baru yang harus dihadapi bersama. DPR dan pemerintah berkomitmen untuk terus berkolaborasi demi menjaga integritas dan keamanan data nasional, serta memastikan bahwa insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.

Dalam situasi yang semakin kompleks ini, kewaspadaan dan respons yang cepat menjadi kunci utama untuk melindungi data publik dan menjaga kepercayaan masyarakat. (mth)