BANDUNG | Priangan.com — Komitmen memperkuat perlindungan anak di Kabupaten Bandung kembali diperkuat melalui inisiatif pembentukan Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia (APSAI).
Upaya ini mendapat pendampingan langsung dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat.
Sebanyak 20 perwakilan perusahaan hadir dalam kegiatan pendampingan yang digelar di ruang rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung, Jumat (23/5/2025). Hadir pula Kepala DP3AKB Jawa Barat, Siska Gerfianti, yang menekankan pentingnya peran sektor bisnis dalam mewujudkan lingkungan yang ramah anak.
“Dunia usaha adalah bagian dari aktor pembangunan. Mereka memiliki ruang strategis dalam mendukung pemenuhan hak anak melalui kebijakan internal yang berpihak pada anak, produk yang aman, serta program sosial yang inklusif,” ujar Siska.
Ia mencontohkan, dukungan perusahaan dapat diwujudkan dengan menyediakan fasilitas untuk karyawan yang sedang hamil atau menyusui, serta memastikan produk yang dihasilkan tidak membahayakan kesehatan dan psikologis anak.
Lebih lanjut, Siska menyampaikan bahwa partisipasi sektor bisnis juga penting dalam meningkatkan pendapatan daerah, misalnya melalui sistem pembayaran berbasis teknologi finansial yang transparan dan akuntabel.
“Kontribusi dunia usaha bisa nyata dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR) yang diarahkan untuk mendukung tumbuh kembang anak,” katanya.
Hingga saat ini, dari 27 kabupaten/kota di Jawa Barat, sembilan telah membentuk APSAI, sementara beberapa lainnya masih dalam tahap inisiasi. Kabupaten Bandung diharapkan menjadi yang berikutnya dalam daftar mitra strategis pemerintah dalam isu perlindungan anak.
Sementara itu, Kepala Dinas DP2KBP3A Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun, menyambut baik pembentukan APSAI sebagai langkah konkret memperkuat komitmen daerah dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.
“Keberadaan APSAI menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Dunia usaha tidak hanya berperan sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai agen sosial yang ikut memastikan masa depan anak-anak terjaga,” ungkap Hairun.
Ia menegaskan pentingnya kolaborasi multipihak—pemerintah, masyarakat, media, akademisi, dan dunia usaha—dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak sesuai amanat Perpres Nomor 25 Tahun 2021.
Hairun berharap pembentukan APSAI Kabupaten Bandung akan mendorong lebih banyak perusahaan terlibat aktif dan konsisten menjalankan praktik bisnis yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak.
“Ini bukan hanya program, tapi investasi sosial jangka panjang untuk membangun generasi masa depan yang sehat, tangguh, dan terlindungi,” pungkasnya. (zam)
